MajalahCeo.id I Tapteng (Sumut) – Pandan – Untuk ketiga kalinya, ratusan Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) yang dirumahkan tanpa surat resmi dari Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah (Tapteng) melakukan aksi unjuk rasa.
Kali ini mereka mendatangi kantor Bupati Tapteng di jalan FL Tobing, Kecamatan Pandan, Kamis (23/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran para TKS ini meminta penjelasan langsung kepada Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu untuk memutuskan tentang nasib mereka dan memohon agar nasib mereka diperjuangkan usai dirumahkan sejak 1 Februari 2025 lalu.
Aksi ini dipimpin Pandriansa Nainggolan, dan Umar Tua Pane didampingi koordinator Forum Masyarakat Adil untuk Semua (Formas) Ediyanto Simatupang.
Pandriansa Nainggolan dalam orasinya menyampaikan, persoalan yang dihadapi TKS ini hingga sekarang tidak ada jawaban apapun dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng.
“Sekarang tujuan kami cuma satu, kepada Bapak Bupati Tapteng supaya memutuskan nasib dari para TKS se-Kabupaten Tapteng. Kami jangan dibuat seperti itu. Kami tidak mau lagi dilempar-lempar seperti bola di lapangan. Kanan-kiri, kanan-kiri, kami tidak mau lagi, Pokoknya kami tidak akan pulang, sebelum nasib kami diputuskan oleh Bupati,” ujarnya.
Umar Tua Pane menambahkan, tiga kali aksi demo yang dilakukan para TKS, menandakan bahwa yang dirasakan para TKS semua sudah begitu sakit.
“Jadi, untuk saat ini, kami datang ke kantor Bupati yang merupakan aksi ketiga yang telah kami lakukan untuk menunjukkan bagaimana solidaritas dari kawan-kawan semua datang ke sini dari sudut daerah yang paling jauh,” katanya.
Ia berharap, Bupati Masinton yang dibanggakan masyarakat Tapteng dapat memberikan solusi terbaik bagi semua tenaga kesehatan yang dirumahkan sudah kurang lebih 8 bulan.
Mewakili tenaga kesehatan perempuan, Veronika Sialoho dan Resti Hutagalung turut berorasi sambil menangis menyampaikan bahwa jargon Tapteng naik kelas adil untuk semua. Tapi keadilan tidak ada untuk TKS.
“Kami bekerja dengan ikhlas hati, tapi justru keadilan yang tidak ada untuk kami, kami terbuang begitu saja. Selama sembilan bulan, berdiam diri, kami diberhentikan, dirumahkan secara tidak hormat,” katanya.
Situasi aksi unjuk rasa ini sempat memanas dan sempat terjadi dorongon-dirongan antara TKS dengan petugas kepolisian Polres Tapteng yang berjaga digerbang kantor Bupati karena Pelaksana Tugas Satpol PP Tapteng, D Gultom memberikan penjelasan bahwa Bupati Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Mahmud Efendi sedang mengikuti acara di Kecamatan Sibabangun.
Untung saja, Kasat Intelkam Polres Tapteng, Iptu Organ Sembiring dapat meredakan situasi dengan cepat yang memberikan penjelasan kepada massa TKS agar mereka dapat bersabar menunggu kehadiran Bupati.
“Terima kasih kepada ibu-bapak, setiap aksi selalu damai. Permintaan harus
ketemu sama Bupati sudah dilakukan koordinasi sama pihak Satpol BP, memang benar kegiatan Bupati dan Wakil Bupati ada di Sibabangun mengikuti TMDD,” katanya.
Kasat Intel menegaskan, kalau memang menunggu kehadiran Bupati, tidak ada masalah menunggu dengan tertib dan tetap mengikuti aturan.
“Marilah kita menunggu, kita tidak perlu berdebat-berdebat, kita di sini tidak butuh untuk berdebat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan ke redaksi, ratusan massa TKS yang melakukan unjuk rasa masih menunggu kehadiran Bupati Tapteng Masinton Pasaribu untuk bertemu langsung dan mendengar keputusan soal nasib mereka. (RH,BL,SM)
