PMPHI SU Gelar Dialog Publik, Pencabutan Izin 28 PT Di Perbolehkan Beroperasi Oleh Presiden Prabowo??

- Reporter

Kamis, 26 Februari 2026 - 03:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Majalahceo.id | Medan – PMPHI SU menggelar acara dialog publik dengan judul

Pencabutan Izin 28 PT Di perbolehkan beroperasi oleh Presiden Prabowo??

Acara dialog publik di hadiri oleh Pengusaha, Aktifis dan Jurnalis dan Masyarakat di Stadion Cafe Teladan Rabu (25/2/2026) siang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Direktur PT. Gunung Raya Utama Timber Industrie (Gruti) Washington Pane menyebut bahwa kasus illegal logging yang menjerat Adelin Lis merupakan pemilik Mujur Timber Grup adalah kasus lama, bukan menjadi penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara akhir tahun 2025 silam sehingga izin perusahaanya harus dicabut.

Washington Pane menuding bahwa pencabutan izin perusahaannya bersama puluhan perusahaan lain akhirnya menjadi mainan dari pihak ketiga yang memiliki niat untuk merebut kepemilikan perusahaan.

Hal itu dapat dilihat dari keputusan Pemerintah yang gantung dan tidak tegas. Meski izinnya dicabut, perusahaan dikatakan masih dapat beroperasional namun faktanya tidak bisa sama sekali.

“Itukan kasus lama, sudah selesai. Tidak ada illegal logging. Orang kita menerima sertifikat PHPL kok. Ada pihak ketiga yang menginginkan itu (red. Izin PT. Gruti dicabut),” terangnya kepada Aktual Online usai dialog publik besutan Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Rabu (25/2/2026) siang.

Washington meminta pemerintah Indonesia harusnya objektif dalam penetapan pencabutan izin puluhan perusahaan di kawasan hutan dengan mengantongi kajian yang valid dan diumumkan secara transparan. Akibat penetapan pencabutan izin tersebut, ada ratusan karyawan kehilangan mata pencarian untuk menafkahi keluarganya.

Sementara itu, Koorwil PMPHI Gandi Parapat kepada Aktual Online mengaku akan menggiring kasus ini untuk dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI.

Baca Juga :  Disnaker Sumut, Inspektorat Dan Ombudsman RI Di Minta Periksa Kasatpol PP Medan Terkait Meninggalnya Personel Dan BPJS OS Mati

“Kami akan bawa kasus ini ke DPR RI. Ada banyak orang yang dirugikan. Bukan hanya perusahaan, tapi masyarakat hilang pekerjaan mereka,” ungkapnya lantang.

Meski begitu, Gandi Parapat belum mau menyebutkan agenda RDP yang direncanakannya.|| Prasetiyo

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel majalahceo.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Terima Audiensi Pengurus Ikatan Pelajar Al Washliyah Kota Tanjungbalai.
Minim Perbaikan Sarpras, Pedagang Pusat Pasar Ancam Menunda Pembayaran Kontribusi Ke PUD Pasar Kota Medan
Anrizal Ramaputra Laporkan Akun Facebook Sofya Moureen Terkait Dugaan Hoaks
17 Tahun Tanah Milik Korban Jadi Jalan Perusahaan, Minta Perlindungan Kapolda Sumut Dan Bupati Labuhan Batu
Jelang Hari Buruh May Day 2026, AMPIBI Akan Gelar Aksi Demo Di Kantor Walikota Medan
Patroli Humanis Polres Tapteng Dukung Kenyamanan Jamaah Sholat Jumat
Batal Di Aceh, Konser Dewa 19 Di Gelar Di Medan, Di Duga Abai K3 Rawan Crowd Crush, Dewan K3 Sumut Di Minta Sidak
DPRD Medan Komisi IV Merasa Di Lecehkan Dan Di Lawan, Kendati Sudah Disegel Satpol PP Warkop Wakita Tetap Beroperasi
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 06:03 WIB

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Terima Audiensi Pengurus Ikatan Pelajar Al Washliyah Kota Tanjungbalai.

Selasa, 14 April 2026 - 14:15 WIB

Minim Perbaikan Sarpras, Pedagang Pusat Pasar Ancam Menunda Pembayaran Kontribusi Ke PUD Pasar Kota Medan

Selasa, 14 April 2026 - 13:30 WIB

Anrizal Ramaputra Laporkan Akun Facebook Sofya Moureen Terkait Dugaan Hoaks

Selasa, 14 April 2026 - 05:29 WIB

17 Tahun Tanah Milik Korban Jadi Jalan Perusahaan, Minta Perlindungan Kapolda Sumut Dan Bupati Labuhan Batu

Senin, 13 April 2026 - 23:32 WIB

Jelang Hari Buruh May Day 2026, AMPIBI Akan Gelar Aksi Demo Di Kantor Walikota Medan

Berita Terbaru