MajalahCeo.Id | Medan – Muspida Kota Medan atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Anggotanya terdiri dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan seperti Wali Kota Medan, Ketua DPRD Kota Medan, Kapolrestabes Medan, Dandim 0201/Medan, dan kepala-kepala instansi vertikal lainnya di nilai lemah dalam mitigasi bencana.
Pemerintah Kota Medan dari tingkat kecamatan hingga kelurahan masih lemah dalam mitigasi bencana. Salah satu indikatornya, bencana yang terus terjadi di lokasi yang sama setiap tahunnya.
Harusnya dengan prediksi atau prakiraan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memudahkan pemerintah melakukan mitigasi bencana, menghindari atau meminimalisir dampak bencana bukan sesuatu yang tidak mungkin.
Mitigasi bencana tak lain sebagai upaya, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi juga menandakan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
Mitigasi dampak bencana bagi pemerintah, lebih mengarah pada kebijakan dan program dalam bidang rekayasa dan konstruksi tahan bahaya (bencana).
Sementara mitigasi untuk masyarakat harus lebih sadar dan tanggap akan dampak buruk bencana.
Contoh sederhana mitigasi dampak bencana, seperti pembersihan got atau saluran air yang tersumbat, pembuatan drainase dengan perhitungan kapasitas maksimal sehingga air tidak meluber ke jalan, atau pemangkasan cabang, ranting pohon yang mudah patah. Mitigasi bukan ketika air sudah meluber ke jalan dan pemukiman atau sudah ada cabang bahkan pohon yang tumbang ke jalan.
Lebih luas lagi, untuk kegiatan mitigasi dampak bencana, pemerintah sudah harus memiliki data (update) terkait faktor-faktor penyebab bencana. Misalnya data kondisi daerah aliran sungai (DAS), kondisi tanah di bantaran sungai, kemiringan lereng, jenis dan ketahanan tanah, penggundulan hutan, curah hujan, dan sebagainya.
Dengan data-data ini kemudian dianalisis. Hasilnya bisa peta rawan bencana banjir, peta rawan bencana longsor, peta erosi, dan peta potensi kebencanaan lainnya. Selanjutnya, buat kebijakan dan program yang dibahas melalui Musyawarah Rencana Pengembangan (Musrenbang) secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
Untuk Pemerintah Kota Medan, tidak diketahui apakah pemerintah memiliki data-data kebencanaan seperti itu. Pun kalau ada apakah up to date (terkini) atau tidak. Sebagai perbandingan, data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) dari setiap instansi daerah yang disajikan dalam buku tahunan BPS saja banyak yang tidak lengkap dan tidak up to date.
Lemahnya mitigasi kebencanaan ini tidak lain lemahnya sumber daya pemerintah dalam pengumpulan data, pengelolaan data, hingga administrasi kearsipannya.
Padahal, pengumpulan dan pengolahan data kebencanaan di era teknologi saat ini lebih mudah dilakukan. Salah satunya bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi terkait. Mahasiswa program studi kehutanan, pertanian, teknik, bisa dilibatkan.
Mahasiswa di Kota Medan yang akan melakukan penelitian untuk skripsi diberikan biaya penelitian dengan tema yang sudah ditetapkan. Misalnya, dampak deforestasi Hutan di Sunatera Utara Utara terhadap banjir. Atau, kajian erodibilitas tanah di beberapa DAS. Bisa juga dengan judul kajian drainase perkotaan, dan sebagainya.
Dengan lemahnya sumber daya aparatur, pemerintah harusnya membuka pintu dan membangun jaringan dengan para ahli yang ada di perguruan tinggi. Hasil kajian akademis, baik dosen maupun mahasiswa bisa menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan program daerah.
Dampak lemahnya mitigasi bencana bisa sangat besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut beberapa contoh:
1. Korban Jiwa dan Cedera: Kurangnya persiapan membuat lebih banyak orang terpapar risiko, meningkatkan jumlah korban jiwa dan cedera.
2. Kerusakan Infrastruktur: Bencana bisa menghancurkan rumah, jalan, fasilitas umum, dan ekonomi lokal.
3. Kerugian Ekonomi: Biaya pemulihan yang besar, gangguan produksi, dan kehilangan pendapatan masyarakat.
4. Dampak Psikologis: Trauma bagi korban dan keluarga, serta ketidakstabilan mental masyarakat.
5. Krisis Lingkungan: Bencana bisa memicu kerusakan ekosistem, polusi, atau bencana sekunder (misal, longsor pascabanjir).
6. Kerentanan Berkelanjutan: Masyarakat jadi lebih rentan terhadap bencana berikutnya karena kurangnya kesiapan.
7. Gangguan Sosial dan Ekonomi Jangka Panjang: Pengungsi, kehilangan pekerjaan, dan tekanan pada sumber daya publik.
