MajalahCeo.id I Tapteng (Sumut) – Tapanuli Selatan — Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda kawasan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, serta sejumlah wilayah lain di Sumatera, kembali membuka persoalan lama dalam tata kelola lingkungan di daerah yang kaya sumber daya alam.
Tragedi ini bukan sekadar musibah alam, melainkan peringatan keras bahwa pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan pada akhirnya akan bermuara pada krisis kemanusiaan.
Langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghentikan sementara operasional delapan perusahaan melalui sanksi administratif patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara.
Namun kebijakan tersebut tidak boleh berhenti sebagai respons sesaat akibat tekanan publik karena yang jauh lebih penting adalah memastikan penegakan hukum dilakukan secara transparan, konsisten, dan menyentuh akar persoalan kerusakan lingkungan.
Sorotan publik paling tajam tertuju pada PT Agincourt Resources (PT AR), pengelola Tambang Emas Martabe, yang beroperasi di jantung Ekosistem Batang Toru karena kawasan ini bukan sekadar wilayah konsesi industri, melainkan bentang alam dengan nilai ekologis global, habitat Orangutan Tapanuli yang terancam punah, sekaligus penyangga kehidupan ribuan warga di sekitarnya.
Dokumen AMDAL PT AR sendiri mengakui adanya potensi risiko serius, mulai dari perubahan aliran sungai, peningkatan limpasan air permukaan, hingga hilangnya tutupan hutan karena fakta ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah bahwa eksploitasi sumber daya alam di kawasan rawan bencana tidak bisa diperlakukan semata-mata sebagai urusan administratif.
Persoalan mendasar terletak pada lemahnya pengawasan. Sebab AMDAL kerap diposisikan hanya sebagai syarat formal untuk memperoleh izin, bukan sebagai instrumen pengendali lingkungan yang hidup dan dievaluasi secara berkala karena ketika audit dan pengawasan lapangan tidak berjalan optimal, maka pelanggaran menjadi sulit dicegah dan dampaknya baru disadari setelah bencana terjadi.
Saat ini Batang Toru menjadi pusat setidaknya tiga proyek besar, yakni tambang emas, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan perkebunan. Ketiganya sering dibungkus dengan narasi pembangunan, transisi energi, dan kepentingan nasional. Namun pembangunan yang mengorbankan ekosistem rapuh serta keselamatan masyarakat bukanlah kemajuan, melainkan utang ekologis yang diwariskan kepada generasi mendatang.
Pernyataan yang saling bertolak belakang antara instansi pemerintah dan pihak perusahaan pascabencana justru memperlihatkan lemahnya koordinasi dan transparansi karena publik berhak memperoleh informasi yang jujur mengenai aktivitas apa saja yang masih berlangsung, sejauh mana kontribusi industri terhadap degradasi lingkungan, serta siapa yang harus bertanggung jawab jika ditemukan hubungan sebab-akibat dengan korban jiwa.
Penegasan Menteri Lingkungan Hidup bahwa opsi penegakan hukum pidana terbuka harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Sebab tanpa keberanian menindak, maka sanksi administratif hanya akan menjadi simbol tanpa efek jera karena negara tidak boleh ragu menghadapi korporasi ketika keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan dipertaruhkan.
Bencana Batang Toru seharusnya menjadi titik balik serta cukup sudah korban jatuh akibat kelalaian dan pembiaran. Sebab ke depan, pemerintah wajib memastikan bahwa setiap proyek, sekecil apa pun, tunduk pada prinsip kehati-hatian ekologis karena pembangunan sejati adalah pembangunan yang melindungi manusia dan alam secara bersamaan, bukan mempertentangkannya.
Bencana ini harus diperlakukan sebagai garis batas, bukan sekadar catatan tahunan yang akan dilupakan. Sebab negara tidak boleh hanya hadir setelah korban berjatuhan, lalu menghilang ketika sorotan mereda karena jika hukum kembali tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu.
Batang Toru bukan zona eksperimen pembangunan namun ia adalah ruang hidup, wilayah adat, dan benteng terakhir keanekaragaman hayati yang jika runtuh, tidak akan pernah bisa dipulihkan karena ketika negara gagal menjaga bentang alam ini, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu kawasan, melainkan kredibilitas keadilan ekologis itu sendiri.
Cukup sudah masyarakat dibayar dengan janji dan ditinggalkan dengan bencana karena jika hari ini negara masih ragu menindak korporasi yang merusak, maka sejarah akan mencatat bahwa korban Batang Toru bukanlah yang terakhir.
Sebab keadilan ekologis tidak lahir dari belas kasihan kekuasaan, melainkan dari keberanian untuk berpihak pada lingkungan dan rakyat dalam menghentikan kejahatan terhadap alam sekarang, bukan nanti.
