Majalahceo.id | Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menangis saat menyoroti pernyataan Mensos terkait audit donasi masyarakat, yang dinilainya tidak menghargai kerja keras warga membantu korban bencana.
Ia menjelaskan beratnya kondisi di lapangan, mulai dari akses logistik yang terputus, kebutuhan air bersih, hingga pembersihan lumpur dan kerusakan rumah akibat abrasi sungai.
Illiza menegaskan perlunya status darurat nasional agar rehabilitasi dan pembangunan rumah dapat dilakukan cepat.
Dia juga menyoroti pernyataan Menteri Sosial (Mensos) RI soal audit donasi yang dikumpulkan masyarakat di tengah penanganan bencana. Ia menilai, kerja keras masyarakat dalam membantu korban seharusnya mendapat apresiasi.
“Belum lagi hari ini, mohon maaf, mitra kerja Mensos menyampaikan statement, apabila artis, influencer (donasi), daftar dulu nanti diaudit, ini juga apa?” ungkap Illiza sambil menangis saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah Aceh di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Ruang Potda Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (10/12/2025).
“Harusnya mereka masyarakat yang sudah berjibaku membantu kami itu diapresiasi pak,” sambungnya.
Wali Kota Banda Aceh itu mengatakan, selama 14 hari terakhir, masyarakat bersama pemerintah daerah terus berjibaku melakukan evakuasi dan membersihkan puing-puing rumah warga.
Menurutnya, waktu tersebut bukanlah singkat, apalagi jika membayangkan keluarga sendiri yang menjadi korban.
“Kalau itu keluarga kita, anak kita, ibu kita, bayangkan mereka tidak difardhukifayakan,” ujar Illiza.
Di sisi lain, dia menekankan, hal utama yang seharusnya dipikirkan adalah akses jalan lintas untuk distribusi logistik dan bantuan.
Tanpa itu, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. “Paling saya mampu bawa berapa, satu-dua tangki, setelah itu habis,” katanya. Kondisi ini membuat warga semakin terhimpit di tengah keterbatasan.
Di lapangan, lanjutnya, pemerintah daerah maupun Pemerintah Aceh tidak mungkin mampu menyiram satu per satu rumah warga yang tertimbun lumpur.
Bahkan dengan bantuan alat berat sekalipun, pekerjaan membersihkan halaman masjid belum tuntas hingga kini.
Belum lagi tanah yang menumpuk juga menimbulkan pertanyaan besar, harus ke mana dibuang.
Selain itu, abrasi sungai telah menghancurkan sejumlah rumah warga. Mereka kini kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi.
Situasi ini semakin memperlihatkan betapa berat beban masyarakat yang terdampak bencana.
Illiza menilai, tanpa status darurat nasional, rehabilitasi dan pembangunan rumah baru harus menunggu anggaran tahun 2026.
Pengalaman Aceh pada bencana tsunami sebelumnya menunjukkan, perlunya perlakuan khusus seperti adanya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
“Kalau tidak, maka menunggu tahun anggaran dan penggunannya juga harus tender, nggak bisa penunjukkan kalau tak ada itu akan menabrak banyak aturan,” ungkap Illiza.
Tingkat bantuan influencer saja lapor audit, konon lagi bantuan yang pemerintah mau jalankan, itu masalahnya,” pungkasnya.
