MajalahCeo.id | Medan – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan mengundang warga pinggir sungai, Camat Dan Lurah kepling yang berada di Aliran Sungai Babura di Aula Kantor Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan sehubungan dengan percepatan proyek pengendalian banjir di Sumatera Utara pada kegiatan “Preparation of Belawan – Deli – Percut – Padang River Basins Manajement Project In North Sumatera Province Accelarating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Service Project Loan 3455 – INO”, serta dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dengan kegiatan pertemuan Konsultasi masyarakat (PKM) II Land Acquisition and Resettlement Plan (LARP) sub Proyek Kapasitas Sungai Babura, Selasa (12/5/ 2023)
Teuku Akbar Perwakilan warga Pinggir Sungai babura mengatakan bahwa proyek pengendalian banjir yang akan dilakukan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumut II salah satunya kawasan Sungai Babura telah membuat warga resah dirinya meminta pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengkaji ulang dan mempertimbangkan upaya tersebut.
“Perlu dikaji dan dipertimbangkan lagi jangan sampai rencana untuk mengatasi banjir dengan program ini tidak juga berdampak. Program tersebut juga perlu anggaran yang cukup besar untuk pembebasan lahannya,” ungkapnya
Lanjutnya akan banyak persoalan baru yang ditimbulkan dengan rencana proyek ini.
“Yang perlu diketahui saat ini warga yang tinggal di bantaran sungai sudah hidup nyaman puluhan tahun, belum lagi banyaknya masjid dan musholla yang ada disana, perlu menjadi pertimbangan yang matang,” ucapnya.
Teuku Akbar yang juga Ketua SAPMA LSM Penjara PN Sumatera Utara yang sudah bermukin lama di petisah tengah menilai proyek ini di duga ajang korupsi karena banyak bangunan milik pemodal yang akan terkena dampak
” Tadi di sebutkan Bangunan Cambridge juga terkena dampak dan akan di bongkar,yang jadi pertanyaan Kenapa Cambridge bisa keluar sertifikat Dan IMBnya, Di Duga Ada Mafia Mafia Tanah Di BPN,” katanya
Disampaikan Pemuda yang aktif melakukan aksi demo terkait persoalan tanah Sumatera Utara ini mengatakan bahwa masyarakat menginginkan kehidupan yang nyaman. Namun, perlakuan terhadap para penghuni di kawasan Sungai Babura tidak mencerminkan keadilan dan belum pernah di bicarakan di DPRD Kota Medan
“Soal rencana BWSS II, DPRD saja belum mengetahui sejauh mana kajiannya, ini adalah persoalan hajat hidup orang banyak, sangat penting dalam rangka memastikan setiap kebijakan Pembangunan di Medan tidak merugikan masyarakat,” katanya.
Dirinya juga sangat mengesalkan perlakuan Yudha, pembicara dari BWS yang sempat emosi dan memiting lehernya saat dirinya protes terhadap kebijakan BWS yang menurutnya merugikan masyarakat
“Sempat dipiting tadi aku bang sama si Yudha dari BWSS II dan di kelilingi oleh nara sumber lainnya dengan wajah emosi,” pungkasnya.
