MajalahCeo.Id | Medan — Rahmadsyah Warga Jalan S.Parman Kelurahan Petisah Tengah meminta Pemerintah membangun fasilitas fisik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di samping Plaza Medan Fair
“Dari pada jadi lahan nganggur bertahun – tahun alangkah baiknya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di sampimg Plaza Medan Fair,” ungkapnya.
Sebelumnya Pemerintah menugaskan PT Agrinas Pangan untuk membangun fasilitas fisik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di berbagai daerah.
Penunjukan tersebut dilakukan agar proses pembangunan gudang, gerai, dan sarana pendukung lainnya bisa diselesaikan dengan cepat dan efisien melalui kerja sama antara Agrinas dan TNI.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih menjadi bagian penting dari percepatan program ekonomi kerakyatan yang dijalankan pemerintah.
PT Agrinas ditugaskan karena dinilai memiliki kapasitas dan kemampuan pelaksanaan proyek secara profesional serta telah memiliki kerja sama dengan TNI untuk percepatan di lapangan.
“PT Agrinas Pangan kami tugaskan karena memiliki kapasitas dalam pekerjaan fisik dan sudah ada MoU dengan TNI untuk pelibatan dalam pelaksanaan di lapangan agar lebih cepat dan efisien,” kata Ferry saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (27/10).
Menurutnya, pembangunan Kopdes Merah Putih dilakukan secara bertahap. Dari sekitar 5.000 titik lahan yang sudah terdata, sebanyak 2.400 lokasi telah terkonfirmasi dan siap dibangun.
Setiap Kopdes akan dilengkapi fasilitas seperti gudang, gerai, apotek, klinik, serta lahan parkir agar dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara terpadu.
Ferry menjelaskan pembangunan ini menggunakan skema pembiayaan bersama bank-bank Himbara dengan plafon Rp3 miliar per koperasi. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan fisik sekaligus modal kerja.
“Plafonnya Rp3 miliar per koperasi, sebagian untuk pembangunan fisik dan sisanya untuk modal kerja. Untuk kegiatan fisik akan difasilitasi bersama Agrinas, sementara modal kerjanya langsung ke koperasi,” ujarnya.
Agar koperasi dapat mengelola modal kerja dengan baik, Kemenkop menyiapkan tim business assistant yang akan mendampingi setiap koperasi desa dalam menyiapkan proposal bisnis dan rencana usaha. Langkah ini diharapkan membuat koperasi mampu menjalankan operasional secara produktif dan berkelanjutan.
Meski demikian, Ferry mengakui masih ada sejumlah tantangan dalam pengadaan lahan. Beberapa lokasi yang terdata tidak sepenuhnya memenuhi syarat, baik dari sisi luas maupun posisi strategisnya.
“Ada juga lahan yang tidak sesuai, misalnya terlalu kecil atau lokasinya tidak strategis,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal itu, Kemenkop berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas koperasi, serta jajaran TNI di wilayah. Pemerintah daerah juga diminta membantu inventarisasi aset provinsi, kabupaten, atau kota yang masih memiliki sisa lahan kosong agar dapat dimanfaatkan bagi pembangunan Kopdes.
Ferry menegaskan penugasan kepada Agrinas bukan karena koperasi tidak dipercaya, melainkan karena pembangunan fisik membutuhkan kemampuan teknis khusus dan pengawasan intensif.
“Koperasi memang belum punya kapasitas untuk pekerjaan konstruksi. Karena itu, kami bekerja sama dengan PT Agrinas dan TNI agar pembangunan bisa selesai lebih cepat,” jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Koperasi bersama Kementerian Keuangan dan pihak Himbara telah menyepakati skema pembiayaan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam pertemuan antara Menkop Ferry Juliantono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan COO Danantara Donny Oskaria di Jakarta.
Pertemuan itu membahas percepatan pencairan dana untuk pembangunan gudang, gerai, serta fasilitas pendukung lainnya. Ferry menyebut percepatan ini diperlukan agar target Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai, yakni seluruh Kopdes Merah Putih sudah terbangun dan beroperasi penuh pada Maret 2026.
Saat ini, pembangunan fisik telah dimulai di ribuan titik desa dan terus bertambah seiring dengan proses verifikasi lahan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.
