Foto: Ketua Umum PIKI, Dr. Badikenita Sitepu, S.E., M.Si. (tengah), Sekretaris Jenderal Audy WMR Wuisang, S.Th., M.Si. (kiri), dan Bendahara Umum Lukky Semen, SE. (kanan)
Jakarta, MAJALAHCEO.COM – Data nasional yang dapat dilihat di website Covid19.go.id, saat ini program vaksinasi lengkap tahap dua baru mencapai 14 juta lebih penerima vaksin. Sementara target nasional sampai akhir tahun 2021 adalah sebanyak 181,5 juta. Itu artinya target vaksinasi baru mencapai sekitar 7,7%. Capaian sementara ini belum memadai untuk membentuk Herd Immunity bagi bangsa Indonesia.
Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) menyerukan Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat semaksimal mungkin, walaupun situasi sedang dalam kondisi Darurat akibat ledakan kasus Covid-19 Gelombang Kedua. Seruan ini terungkap dalam Forum Diskusi DPP PIKI di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Melalui forum itu, DPP PIKI berharap pemerintah daerah perlu terus konsisten menggalakkan program vaksin, antara lain dengan pelibatan partisipasi masyarakat berbasis komunitas, menyediakan corner vaksinasi di jam layanan di Puskesmas kelurahan maupun tingkat kecamatan, bahkan mempertimbangkan pendekatan vaksinasi homecare oleh petugas yang berwenang.
Tujuannya, agar program vaksinasi terus dilakukan sekalipun kita sedang mengalami hambatan kedaruratan.
DPP PIKI mengajak BPOM, para ahli vaksin nasional, epidemiolog, pemerintah, dan masyarakat bersama-sama mendukung kelanjutan penelitian vaksin Nusantara dan Merah Putih agar jika kriteria standar keamanan dan efikasi sudah dipenuhi, maka kedua vaksin ini dapat segera diproduksi guna memenuhi kebutuhan mendesak vaksinasi Covid-19 bagi semua rakyat Indonesia agar memenuhi kualifikasi teknis medis.
Keselamatan Nakes, DPP PIKI mendesak pemerintah untuk memulai program vaksinasi dosis ketiga atau booster sekalipun kebutuhan ini belum masuk dalam rencana prioritas vaksinasi 2021.
DPP PIKI menilai pendekatan pemberian vaksin berbasis KTP sebagai kriteria administrative sebagai suatu syarat yang kurang relevan dengan pesan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa vaksin Covid-19 disediakan bagi seluruh rakyat Indonesia secara gratis. Masyarakat yang terkendala ketidaksesuaian antara KTP dan realitas domisili agar tidak dipersulit.
Implementasi akselerasi vaksinasi hendaknya disediakan luas berkelanjutan untuk segera menjangkau pekerja sektor informal dan non-formal di area lokasi kerja mereka. Misalnya supir, buruh pabrik, pekerja lepas, pedagang asongan, nelayan, petani/buruh tani, buruh pelabuhan, kuli bangunan, dan lainnya. Jika mereka terinfeksi Covid-19 padahal tidak punya BPJS apalagi asuransi, maka akan menambah angka kesakitan dan beban pembiayaan bencana pandemi. Masyarakat di sektor pekerja ini jumlahnya sangat signifikan untuk membentuk Herd Immunity.
Selain alasan kemanusiaan, DPP PIKI berpandangan bahwa aspek keadilan harus nyata tercermin melalui program vaksinasi Covid-19 di Indonesia. (rls/piki)
