Majalahceo.id | Tanjungbalai – Upaya penyelesaian berbagai masalah dugaan yang melanda ikon pendidikan di Politeknik Tanjungbalai (Poltan) telah direspon oleh pihak Pemerintah Kota melalui suatu pertemuan diruang kerja Wakil Wali Kota Tanjungbalai Jumat (5-12-2025) belum membuahkan hasil seperti diharapkan masyarakat yang tergabung dalam Perhimpunan Aktivis Muda Indonesia (PAMI) terutama masalah dugaan kekerasan verbal terhadap mahasiswinya terkesan tidak menemukan titik temu.
Dalam pertemuan ini Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina berharap kepada semua pihak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Poltan ini dengan bijak dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan agar mampu membangun ikon pendidikan di Kota Tanjungbalai tersebut.
Hadir dalam pertemuan ini Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina didampingi Asisten 3 Setdako Tanjungbalai Walman P Girsang, Inspektur Indra Halomoan Nasution, Plt Kadis Pendidikan Kota Tanjungbalai Bukhori Ginting dan dari PAMI masing-masing MR Simatupang, Hanif, Ramadhan Batubara, Alferisa (Aldo), Juanda, Nuraini Adhani dan Adi Ardiansyah serta mahasiswi yang diduga menjadi korban pelecehan, sedangkan dari Poltan hadir Plt Direktur Fajrin Pane dan didampingi para Pembantu Direktur (Pudir), dan disini pihak Poltan menjelaskan bahwa pengangkatan Pudir 1,2 dan 3 tidak menyalahi regulasi yang ada.
Menurut ketua PAMI, MR Simatupang bahwa pihak nya akan terus menyuarakan berbagai persoalan yang diduga telah terjadi di Poltan, “PAMI akan kembali turun ke jalan dengan masa yang lebih banyak lagi berkat dukungan dari berbagai aktivis muda Kota Tanjungbalai seperti KOMPAK, GAPAI, P3I, GAMI maupun unsur pemuda lainnya dalam waktu dekat ini jikalau masalah di Poltan ini tidak mencapai titik temu”, kata MR Simatupang.
Keterangan lain juga diperoleh dari Ramadhan Batubara yang meminta ketegasan dari pihak Pemko Tanjungbalai agar menutup seluruh kegiatan di Poltan ini karena hanya menghabiskan dana sekitar Rp 2 milyar setiap tahunnya dan terkesan sia-sia, “mending dana untuk Poltan tersebut dialihkan terhadap kegiatan yang langsung bersentuhan pada masyarakat di Kota Tanjungbalai ini”, ungkap Ramadhan.
Seperti yang diketahui bahwa PAMI telah menggelar aksi selama dua hari berturut-turut dari tanggal 3 Desember 2025 di kantor DPRD Kota Tanjungbalai dan 4 Desember 2025 di depan kantor Wali Kota Tanjungbalai, namun dugaan Pungli dan masalah dugaan kekerasan verbal yang terjadi di Poltan ini belum menemukan titik temu yang berarti didalamnya dan PAMI akan terus mendesak Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim agar melakukan evaluasi menyeluruh dan jikalau perlu tutup Poltan.***
