Majalahceo.id | Medan – Fenomena Pejabat yang tiba-tiba muncul dan terlihat tidak mampu mitigasi bencana adalah masalah serius yang mencerminkan kegagalan struktural dalam manajemen risiko, di mana pejabat lebih fokus pada pencitraan di media sosial (cari panggung) daripada kerja nyata (pemetaan, peringatan dini, membangun infrastruktur), menyebabkan penanganan pasca-bencana berantakan dan menunjukkan kurangnya empati dan kompetensi teknis dalam menghadapi krisis, bahkan ada yang secara terang-terangan mengakui ketidakmampuan, yang berujung pada pengambilalihan penanganan oleh pusat.
Penyebab Munculnya Fenomena Ini:
Fokus Pencitraan: Pejabat lebih sibuk membangun citra diri (self-branding) dengan berfoto di lokasi bencana atau membagikan bantuan, mengabaikan kerja mitigasi sebenarnya.
Kegagalan Mitigasi: Kurangnya keseriusan dalam merespons peringatan dini (misalnya dari BMKG) mengakibatkan penanganan bencana terasa mendadak dan berantakan saat terjadi.
Kurangnya Empati dan Kompetensi: Beberapa pejabat menunjukkan sikap kurang peduli atau tidak memiliki pengetahuan teknis memadai untuk menangani bencana, seperti pernyataan yang tidak relevan atau tidak menunjukkan pemahaman kondisi lapangan.
Kegagalan Struktural: Institusi publik gagal menerjemahkan data risiko menjadi kebijakan mitigasi yang tegas, sehingga selalu memulai dari titik nol setiap bencana terjadi.
Manfaat Politik: Bencana dijadikan panggung untuk mendongkrak popularitas pribadi atau kelompok, bukan untuk menyelesaikan masalah masyarakat.
Dampak dan Contoh Kasus:
Reaksi Publik: Warga mengkritik perilaku tersebut sebagai pencitraan belaka.
Pengakuan Ketidakmampuan:
Lambannya mendirikan posko menyamping (unit kecil) untuk distribusi logistik dan layanan kesehatan dasar di titik titik banjir dan lokasi terpencil.
Lemahnya sistem mitigasi berbasis data dan meningkatkan kesiapan teknis, bukan hanya retorika.
Fenomena “tiba-tiba jadi pejabat” tanpa latar belakang kerja yang jelas memang bikin banyak orang gak puas.
“Tiba-tiba jadi pejabat, gagal dalam penanganan dan pengendalian banjir” membuat sangat frustrasi.
Tiba – tiba jadi pejabat gak punya pengalaman/pengetahuan soal tata air, lingkungan, atau penanganan bencana.
Tiba tiba jadi pejabat, jabatan diisi orang “dekat” partai, bukan profesional, Gak paham sistem drainase, konservasi, atau mitigasi.
Tiba Tiba jadi Pejabat Kurangnya Koordinasi:
– Silo antar-instansi (PU, BMKG, BPBD) gak jalan.
Akibat tiba tiba pejabat membuat warga makin menderita karena gagal dalam penanganan dan pengendalian banjir :
– Banjir Lebih Parah: Infrastruktur gak siap, warga terpapar risiko.
– Korban Jiwa & Kerusakan: Rumah, sawah, infrastruktur rusak.
– Hilangnya Kepercayaan: Masyarakat gak percaya pemerintah, protes.
