MajalahCeo.Id | Medan – Sudah saatnya dilakukan audit investigatif menyeluruh oleh BPK dan KPK. Penelusuran aliran dana dan kemungkinan korupsi/markup.
Menetapkan pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, maupun administratif terhadap aktor-aktor utama pengambil keputusan.
Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Proyek BRT di Sumut yang di duga bersumber dari hutang di duga mengalami pemborosan dan konflik kepentingan.
Negara hukum tidak boleh tunduk pada proyek-proyek yang merugikan rakyat. Keputusan yang terbukti keliru dan membahayakan kepentingan publik wajib dipertanggungjawabkan secara hukum, apa pun status dan kekuasaan yang dimiliki pelakunya. Rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan, bukan hanya dalam pengadilan, tetapi dalam setiap kebijakan publik yang dijalankan.
“Disaat Efisiensi Anggaran dan Rakyat lagi susah dan Kota Medan masih banjir, Proyek Pembangunan Ratusan Halte di Medan di setop ajalah, apalagi khabarnya anggarannya dari hutang,” ungkap Rahmat warga Kota Medan, Kamis, (23/10/2025)
Berdasarkan Informasi yang di himpun awak media, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, akan membangun Bus Rapid Transit (BRT) Medan Binjai Deliserdang (Mebidang) Tahun 2024. Proyek ini akan menggunakan dana mitra dari World Bank dan AFD Perancis senilai Rp1,9 Triliun.
Hal ini diketahui dengan penandatanganan Working Level Agreement (WLA) dalam rencana kerja pembangunan BRT Mebidang, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Senin (16/10/2023).
Penandatanganan WLA, dilakukan oleh Wakil Bupati Deliserdang Ali Yusuf Siregar, Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Amirulloh dan diakhiri Pj Gubernur Hasanuddin.
Pj Gubenur Sumut Hassanudin mengatakan, proyek ini merupakan percontohan nasional, dukungan World Bank untuk proyek Mass Transit (Mastrans) di Indonesia, sekaligus target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2018-2023.
Pada tahun 2024, proyek ini akan memasuki tahap konstruksi koridor, halte, depo, perangkat IT dan pengadaan bus. Atas hal itu, pembangunan BRT memberikan transportasi terintegrasi, kenyamanan bagi masyarakat Sumut ini.
“Proses Data Flow Diagram (DFD) selesai Januari 2024, BRT Mebidang lintasannya 21 km, dedicated link dengan halte besar 31 halte, memiliki 17 rute menjangkau Medan, Binjai dan Deliserdang dengan 515 bus, dukungan depo, halte, jalur khusus ITS bus dengan anggaran Rp1,9 triliun,” kata mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.
Hassanudin berharap, kesepakatan yang telah ditandatangani nantinya menjadi pedoman para pihak terkait untuk mengimplementasikan Masstran Mebidang, sekaligus untuk mewujudkan transportasi yang lebih baik di masa depan.
Ditegaskan juga, para OPD yang terkait harus mempersiapkan dokumen secara detail, mulai dari perencanaan , kelembagaan perizinan, SDM, pengawasan hingga pemeliharaan.
“Saya harapkan seluruh pemangku kepentingan dalam WLA bisa bersinergi dan berkolaborasi, sehingga pembangunan BRT Mebidang ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat Sumut,” ucap Hassanudin.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Amirulloh mengatakan, pembangunan BRT Mebidang ini merupakan langkah lanjutan untuk layanan publik yang lebih baik di kawasan metropolitan Medan.
Langkah tersebut dimulai dari stimulan angkutan umum yang diluncurkan oleh Kementrian Perhubungan melalui 5 Koridor Teman Bus, dengan nama Layanan Trans Metro Deli di Medan sejak akhir 2000.
“Teman Bus terbukti masih menjadi andalan banyak masyarakat Medan yang memerlukan sarana transportasi yang aman, nyaman, serta terjangkau,” ujarnya.
Dikatakannya, dalam rangka percepatan pembangunan dan pengelolaan BRT di kawasan Mebidang maka diharapkan anggaran pembangunan fisik yang telah tersedia dapat direspons dengan komitmen anggaran oleh pemangku kepentingan di wilayah tersebut.
Dalam rencana kerja ini, juga terdapat komitmen konkret bagi para pihak, khususnya pemerintah daerah untuk menerima aset, mengoperasikan layanan serta mengembangkan layanan.
“Kami harapkan kita semua dapat ikut berperan mewujudkan angkutan umum massal yang berkualitas untuk bangsa Indonesia khususnya masyArakat di kawasan Mebidang,” harapnya.
Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Sumut Hasmirizal Lubis, Kepala Dinas Perhubungan Sumut Agustinus, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis
