Jakarta, MajalajCEO.id – Kantor Staf Presiden RI menyelenggarakan Rapat Tingkat Menteri/Lembaga, Jumat, (24/2/2023) hari ini.
Dalam rapat tersebut Kepala Staf Kepresidenan, H. Moeldoko, S.I.P. meminta agar Kementerian/Lembaga memberi perhatian dan berkoordinasi dalam upaya menjaga kestabilan dan mempercepat pembangunan di Papua pasca pembentukan empat Daerah Otonomi Baru (DOB), yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Selatan.
Demikian keterangan yang didapatkan dari Kantor Staf Presiden RI. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga menginginkan penanganan kekerasan di Papua dievaluasi.
Rapat yang juga membahas situasi keamanan terkini ini dipimpin langsung oleh KSP Moeldoko.
Moeldoko menyebutkan, rapat sangat penting dilakukan, karena sesuai dengan data dari berbagai lembaga, masih adanya tindak kekerasan di beberapa kabupaten di Papua.
“Ini sungguh ironis, karena pada satu sisi, pemerintah terus memasifkan pembangunan di Papua dan indikator seperti indeks pembangunan manusia (IPM) terus meningkat, namun pada sisi lain masih ada pihak pengganggu keamanan yang melakukan kekerasan,” kata Moeldoko.
Dalam rapat itu, Kepala Staf Kepresidenan memberikan arahan agar seluruh Kementerian/Lembaga berkoordinasi dan bersinergi secara lebih intensif.
Hal ini, dilakukan untuk memastikan kehadiran negara dalam mewujudkan kondisi yang kondusif sebagai prasyarat kemajuan pembangunan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua.
Sementara itu, empat Undang-Undang tentang pembentukan provinsi baru di Papua sendiri, telah resmi diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tahun lalu.
Pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan upaya untuk mengintensifkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua secara khusus dalam aspek pemerataan dan pelayanan publik.
Disebutkan dalam keterangan tersebut, secara umum wilayah Papua dalam kondisi aman. Peningkatan kekerasan hanya terjadi di titik tertentu di wilayah pegunungan.
Pemerintah pun, berkomitmen untuk terus mengupayakan penciptaan perdamaian dan pemulihan keamanan di Papua.
Saat ini, pemerintah terus berfokus untuk memastikan jangkauan akses transportasi, infrastruktur kesehatan, pendidikan dan infrastruktur penunjang lainnya segera dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok Papua, khususnya di empat daerah otonom baru.
“Dari perspektif politik ekonomi, pemerintah sudah berupaya memutus mata rantai kekerasan melalui paket kebijakan pembangunan kesejahteraan Papua yang komprehensif,” pungkas Moeldoko.
Rapat koordinasi (RAKOR) ini pun dihadiri oleh sejumlah pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri, Deputi V Kemenko Polhukam Bidang Koordinasi Kamtibmas Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja, Deputi III Bidang Kontra Intelijen BIN Mayjen TNI Aswardi, Kabinda Papua Gustav Agus Irianto, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani dan Direktur Jenderal Politik & Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. (*)
