Majalahceo.id | Tanjungbalai – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai perkuat sinergitas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui zoom meeting yang berlangsung di Command Center, kantor Wali Kota Tanjungbalai Selasa (22-7-2025).
Rapat koordinasi nasional yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membahas Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 16 Tahun 2024 serta penanganan sedimentasi laut yang diusulkan oleh sejumlah Pemerintah Daerah salah satunya Kota Tanjungbalai.
Hadir langsung dalam pertemuan tersebut Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina dan OPD teknis diantaranya Baperida, Inspektorat, Dinas Perikanan, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Kominfo.
Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen dan sinergi lintas sektoral dalam mengawal isu-isu strategis daerah khususnya Pemko Tanjungbalai di tingkat nasional.
Kegiatan yang berlangsung via daring dimulai pukul 09.00 WIB ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya di Jakarta (11-7-2025), pertemuan kali ini bertujuan mendukung pelaksanaan kebijakan penataan ruang laut yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, serta menjawab tantangan lingkungan pesisir yang semakin kompleks akibat sedimentasi di perairan sungai Asahan, Kota Tanjungbalai.
Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo menyampaikan akan membantu dan mempercepat implementasi pembersihan sedimentasi sungai Asahan yang menjadi usulan Pemko Tanjungbalai dimana kondisinya mengalami pendangkalan sehingga mengakibatkan laju transportasi kapal yang melalui sungai tersebut terhambat.
Terkait hal tersebut, KKP mengatakan siap membantu Pemko Tanjungbalai dalam merealisasikan rencana pembersihan sedimentasi dan segera melakukan pengkajian atas usulan tersebut, penyiapan dokumen perencanaan sampai pelaksanaannya kegiatan dimaksud nantinya, ungkap Victor Gustaaf Manoppo.
Sebelumnya, Wali Kota Tanjungbalai menyampaikan langsung kondisi perairan sungai di Kota Tanjungbalai dan kendala yang dihadapi daerahnya akibat sedimentasi yang cukup parah di wilayah pesisir selat Malaka khususnya sungai Asahan, Menurutnya, kondisi sedimentasi yang terus terjadi telah mengganggu jalur lalu lintas nelayan dan pelabuhan saat ini yang juga merupakan salah satu jalur utama distribusi barang dan mobilitas masyarakat, tak hanya itu, sedimentasi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tergenangnya yang permukiman warga dan pusat kota saat banjir rob datang.
Pemerintah Kota Tanjungbalai sebelumnya telah menyampaikan surat Wali Kota Tanjungbalai kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Nomor 523/8413 tanggal 19 Mei 2025 perihal permohonan penyelesaian permasalahan sedimentasi di pesisir Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan yang meminta bantuan dan dukungan terhadap penyelesaian permasalahan sedimentasi di sungai Asahan khususnya yang berada di alur pelayaran di sungai Asahan.
“Persoalan sedimentasi ini tidak hanya menghambat aktivitas pelabuhan, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat kami, kami berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat segera merespons dan mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh”, ujar Mahyaruddin Salim.
Adapun agenda utama rapat meliputi pembahasan revisi regulasi, penyampaian masukan dari para stakeholder, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang strategis demi terwujudnya pengelolaan ruang laut nasional yang terintegrasi.
Diakhir pertemuan, Wali Kota Mahyaruddin mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mendoakan agar usulan yang telah disampaikan terkait rencana penyelesaian permasalahan sedimentasi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan mendapat perhatian serius dari KKP, diharapkan langkah ini menjadi awal dari penyelesaian persoalan sedimentasi yang telah lama menjadi tantangan di wilayah pesisir Tanjungbalai. ***
