MajalahCeo.id I Tapsel (Sumut) – Garoga – Tapanuli Selatan – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Rabu (31/12/2025), untuk meninjau langsung dampak banjir bandang yang melanda.Desa Garoga dan Anggoli wilayah sekitarnya.

Presiden Prabowo tiba menggunakan helikopter dan mendarat di Lapangan PTPN IV Regional I Batang Toru. Dari lokasi tersebut, Presiden melanjutkan perjalanan darat menuju Desa Garoga, salah satu kawasan perbatasan Tapsel yang mengalami kerusakan paling parah akibat banjir bandang pada 25 November 2025.

Produk Lokal Tapsel
Sekitar pukul 12.54 WIB, Presiden Prabowo tiba di Desa Garoga dan langsung meninjau kondisi desa dari atas jembatan bailey yang baru rampung dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Dari atas jembatan tersebut, Presiden menyaksikan langsung bentang alam yang berubah drastis—lahan pertanian yang sebelumnya hijau kini tertutup lumpur, bercampur kayu gelondongan sisa terjangan banjir.
Desa Garoga yang dikenal sebagai desa agraris kini kehilangan sebagian besar permukiman warganya. Jalan utama desa terbelah, rumah-rumah hanyut, dan aktivitas warga lumpuh total, menjadi bukti dahsyatnya bencana yang melanda kawasan tersebut.
Di ujung jembatan bailey, Presiden Prabowo disambut antusias warga. Anak-anak dan orang dewasa berusaha mendekat untuk bersalaman. Dalam kesempatan tersebut, Presiden memanggil Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, dan menanyakan kondisi pemenuhan gizi anak-anak korban banjir.
“Anak-anak di sini sudah dapat makanan bergizi gratis?” tanya Presiden.
Produk Lokal Tapsel
“Sudah, Pak,” jawab Bupati Gus Irawan Pasaribu.
Diketahui, dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di Desa Aek Pining selama masa tanggap darurat secara rutin menyalurkan makanan kepada para korban banjir, termasuk warga Desa Garoga dan Huta Godang.
Warga Sampaikan Aspirasi Pembangunan Rumah
Kehadiran Presiden dimanfaatkan warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Seorang perempuan dari tengah kerumunan meminta agar rumah-rumah warga yang hancur dapat segera dibangun kembali.
“Tolong rumah kami segera dibangun, Pak. Rumah kami sudah hancur,” ucapnya lirih.
Permintaan tersebut belum sempat ditanggapi secara langsung karena rombongan Presiden segera bergerak meninggalkan lokasi. Namun, sebelum beranjak, Presiden terlihat menyapa warga dan membagikan sejumlah paket bantuan.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini tengah menyiapkan hunian sementara bagi korban banjir bandang. Sekitar 700 unit rumah direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 15 hektare milik PTPN IV di Desa Sumuran.
Kunjungan ke Posko Pengungsian
Setelah dari Desa Garoga, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan ke Desa Batu Hula, lokasi posko pengungsian korban banjir bandang yang sebagian besar berasal dari Desa Garoga. Presiden menyapa warga yang tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. Kunjungan di posko tersebut berlangsung singkat, sekitar lima menit, dan Presiden tidak masuk ke area tenda pengungsian.
Selanjutnya, Presiden menuju Mess PTPN IV Regional I Batang Toru untuk beristirahat. Helikopter kepresidenan terpantau telah terparkir di lapangan setempat.
Direncanakan Bermalam di Batang Toru
Presiden Prabowo dikabarkan berencana bermalam di Batang Toru dan merayakan malam pergantian tahun baru 2026 bersama para pengungsi banjir bandang. Sebelumnya, Presiden dijadwalkan merayakan malam tahun baru di Aceh, namun hingga sore hari masih berada di wilayah Batang Toru.
Sejumlah pejabat turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, serta Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.
Pemerintah daerah bersama pihak terkait juga menyiapkan kegiatan nonton bareng malam tahun baru bersama para pengungsi di Desa Batu Hula. Sebuah tenda besar dan videotron didatangkan dari Medan sebagai bagian dari upaya menghadirkan suasana kebersamaan di tengah duka bencana.
Kunjungan Presiden ke Desa Garoga tidak seharusnya berhenti sebagai simbol kehadiran negara atau agenda kemanusiaan semata. Di hadapan lumpur, puing kayu, dan desa yang nyaris hilang dari peta, negara sedang diuji: apakah bencana ini akan diperlakukan sekadar sebagai musibah alam, atau sebagai peringatan atas kegagalan tata kelola pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam?
Respons cepat pemerintah melalui pembangunan jembatan bailey dan penyaluran bantuan darurat patut diapresiasi. Namun, warga Desa Garoga tidak hanya kehilangan infrastruktur, melainkan juga ruang hidup—rumah, lahan pertanian, serta rasa aman. Pemulihan yang hanya berorientasi fisik berisiko mengulang pola lama: menambal kerusakan tanpa menyentuh akar persoalan.
Pertanyaan Presiden tentang program Makanan Bergizi Gratis mencerminkan kepedulian sosial. Namun, kebijakan sosial tidak dapat dipisahkan dari kebijakan lingkungan dan energi. Anak-anak Desa Garoga mungkin hari ini menerima makanan bergizi, tetapi masa depan mereka tetap terancam jika daya dukung lingkungan terus dikompromikan.
Selama satu dekade terakhir, kawasan Batang Toru diposisikan sebagai simpul strategis proyek energi dan sumber daya alam berskala besar, yang kerap dibungkus narasi transisi energi dan pembangunan hijau. Desa Garoga menunjukkan paradoksnya: atas nama energi bersih, daya dukung lingkungan melemah dan risiko bencana meningkat.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terlalu sering diperlakukan sebagai formalitas administratif, bukan instrumen pencegahan. Ketika bencana terjadi, negara sibuk membangun jembatan dan hunian sementara, namun enggan mengevaluasi akumulasi izin dan proyek dalam satu daerah aliran sungai.
Karena itu, advokasi kebijakan yang mendesak dan tidak bisa ditunda meliputi:
Moratorium izin baru serta evaluasi menyeluruh terhadap izin yang telah berjalan di Ekosistem Batang Toru.
Audit lingkungan yang independen dan terbuka.
Pemulihan ekologis sebagai prasyarat utama pembangunan.
Penegakan hukum lingkungan, termasuk pencabutan izin jika terbukti memperparah risiko bencana.
Sebab energi yang menghilangkan desa bukanlah energi berkelanjutan, melainkan eksploitasi dengan wajah baru. Jika negara tidak belajar dari tragedi Desa Garoga, maka desa yang hilang hari ini hanyalah awal dari krisis yang lebih besar. Sejarah kelak akan mencatat bukan hanya runtuhnya alam, tetapi juga keberanian negara dalam melindungi rakyatnya sendiri.*RL*














