MajalahCeo.id I Tapteng (Sumut) – Medan, Sumatera Utara, Senin, 10 November 2025, menjadi hari yang bersejarah bagi masyarakat. Sumatera Utara. Sejak pagi, ribuan orang dari berbagai daerah datang berbondong-bondong menuju.Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menyuarakan satu tuntutan yang sama: Tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL). Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan wujud nyata dari kegelisahan panjang rakyat atas ketidakadilan lingkungan dan sosial yang mereka alami selama bertahun-tahun.
Ribuan Masyarakat demo di depan kantor gubernur dari berbagai elemen organisasi. Di antara mereka tampak para. Preses HKBP, Pendeta, Pastor, Rohaniawan Muslim, Suster, Dosen, aktivis lingkungan, masyarakat korban, pendamping masyarakat, serta organisasi lintas iman dan generasi muda seperti GMKI, GAMKI, GMNI, HBB, mahasiswa lintas agama, dan Naposo Bulung HKBP. Semua hadir dengan semangat yang sama: bersatu menyuarakan kebenaran dan keadilan bagi bumi dan rakyat yang tertindas.
Namun sayang sekali, di tengah semangat massa yang begitu besar, Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, tidak hadir untuk menemui para peserta aksi. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa beliau memiliki kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Keputusan itu tentu menimbulkan kekecewaan mendalam bagi masyarakat yang datang dari jauh, bahkan ada yang menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Banyak yang menilai, momen seperti inilah seharusnya menjadi kesempatan bagi seorang pemimpin daerah untuk mendengarkan langsung jeritan hati rakyatnya.
Meski begitu, para peserta aksi tetap menjaga sikap damai dan tertib. Mereka terus menyuarakan harapan agar Gubernur berani berpihak kepada kebenaran dan keberlanjutan alam. Dalam orasi yang menggema di antara massa, seruan itu berulang kali terdengar: “Pak Gubernur, dengarlah suara rakyatmu! Jangan biarkan alam ini terus dirampas oleh kepentingan korporasi!”
Tuntutan utama dari aksi ini jelas dan tegas — agar Gubernur Sumatera Utara mengirim surat rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut izin konsesi PT TPL. Perusahaan tersebut selama ini dianggap menjadi sumber konflik sosial dan kerusakan lingkungan di kawasan hutan Toba. Dari lahan yang gundul hingga masyarakat adat yang kehilangan tanah ulayatnya, semua menjadi catatan panjang penderitaan yang belum terselesaikan.
Para peserta aksi menegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk kehidupan bersama dan masa depan generasi mendatang. Mereka percaya bahwa bumi tidak hanya diwariskan dari leluhur, tetapi juga harus dijaga untuk anak cucu. Karena itu, mereka meminta agar pemerintah tidak menutup mata terhadap fakta lapangan yang menunjukkan kerusakan ekologis akibat aktivitas perusahaan tersebut.
Salah satu tokoh rohani dalam aksi itu menyampaikan doa dan seruan moral yang menyentuh hati: “Tuhan menciptakan bumi untuk dijaga, bukan dieksploitasi. Ketika manusia merusak alam, ia sebenarnya sedang melukai hati Sang Pencipta.” Kalimat itu disambut tepuk tangan dan teriakan semangat dari peserta aksi yang terus bertahan di bawah terik matahari.
Walau tanpa kehadiran Gubernur, aksi ini tetap berjalan dengan tertib dan penuh makna. Para peserta menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti di sini. Surat terbuka, petisi, dan seruan moral akan terus mereka kirimkan agar suara rakyat tidak tenggelam dalam kebisingan politik dan kepentingan ekonomi.
Di tengah harapan dan kekecewaan yang bercampur, satu pesan besar terukir dari peristiwa ini — bahwa rakyat Sumatera Utara tidak akan diam ketika alam mereka dirusak. Mereka akan terus bersuara, berdoa, dan berjuang sampai keadilan benar-benar ditegakkan.
(SG)
