Jakarta — Mengatasi kualitas udara memburuk adalah salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi saat ini. Bukan hanya menyebabkan penyakit sesak nafas atau ISPA tapi penyakit- penyakit tidak menular yang sangat serius timbul karena, dipicu oleh kualitas udara buruk di Jakarta dan kota- kota besar di Indonesia.
Hal ini menjadi isu yang sangat penting dan kritikal kalau tidak ada pengendalian baik dari sisi hulu dan hilir. Apalagi Indonesia juga berkomitmen untuk mengusung kebijakan akan memenuhi net zero emission maksimal pada tahun 2060.
Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, bagaimana mungkin zero emission ini bisa terwujud kalau tidak ada upaya-upaya yang serius dan sistematis untuk mengatasinya baik dari sisi hilir yakni transportasi , dan juga dari sisi hulunya dalam hal ini kebijakan energinya.
Tulus menyebutkan, sebenarnya memang antara sektor transportasi dengan sektor energi saling berkelindan tidak bisa dipisahkan.
Ia menyebutkan, salah satu penyebabnya penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta masih sangat tinggi. “Inilah yang sebenarnya berkontribusi paling signifikan didalam dominannya emisi gas buang di Jakarta masih cukup melekat di kualitas udaranya. Lalu fungsi angkutan massal yang kita bangun belum mampu mengintegrasikan pengguna kendaraan berpindah ke angkutan massal. yang sebenarnya Jakarta sudah handal mempunyai angkutan massal mulai dari KRL, MRT, Transjakarta dan LRT,” katanya melalui zoom metting dalam diskusi publik Sinergitas Sektor Transportasi dan Sektor Energi untuk Mewujudkan Kualitas Udara Bersih di Kota Jakarta, dan Kota Kota Besar di Indonesia, Kamis (16/11/2023).
lebih lanjut Sigit menambahkan, ini semua sebenarnya bukan hanya sekedar mencapai kenyamanan bagi konsumen tapi adalah untuk mendorong perubahan prilaku dari penggunaan kendaraan pribadi dan migrasi keangkutan massal. Selain itu, sektor energi dalam hal ini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) juga menjadi peran polusi udara buruk di Jakarta. Dan, perlu diketahui ada 17 PLTU besar yang berada di Jawa Barat dan Banten. Dari PLTU tersebut apakah sudah terverifikasi sertifikat Proper KLHK atau tidak?. Maka dari itu, bagaimana upaya upaya mitigasi mengurasi emisi dari PLTU di PLN.
Lain dari pada itu, YLKI mendorong akan adanya penggunaan BBM ramah lingkungan merupakan salah satu cara untuk menekan terjadinya pencemaran udara. “Dan, sempat saya dengar pertamina akan membuat BBM Green yaitu Pertamax Green dengan kadar oktan lebih tinggi dan mencampur minyak nabati, ini yang kita dorong karena tentu akan semakin ramah lingkungan,” ungkap Tulus.
Narasumber lainnya, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro menjelaskan, saat ini KLHK memiliki 56 stasiun alat pengukur kualitas udara AQMS ( Air Qualitas Monitoring Sistem) untuk memonitor selama 24/7 secara real time. Penggunaannya, selain untuk memantau kondisi kualitas udara, data yang ditampilkan yaitu nilai kritis parameter, nilai kelembaban, nilai tekanan udara, suhu, dan grafik parameter.
Menurut Sigit, ada dua hal yang berpengaruh terhadap pencemaran kualitas udara. Pertama, masuknya polutan ke dalam atmosfer dan kedua, dari atmosfernya sendiri yang dipengaruhi oleh dua musim yakni musim barat dan musim timur.
“Berdasarkan sumber data saat ini 44% dari emisi yang ada di atmosfer di Jakarta berasal dari sektor transportasi dan dari Industri energi 31% serta dari manufaktur 10% dari perumahan 14% dari komersial 1%,” kata Sigit.
Sigit menekankan Ini merupakan upaya bersama untuk memperbaiki antara pemerintah, serta dunia usaha untuk mengatasi kualitas udara buruk. Dan, masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi juga harus sadar membiasakan untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan. Selain itu mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik.
Dikesempatan yang sama, General Manager PT PLN Indonesia Power (IP) PGU Suralaya, Irwan Edi Syahputra Lubis menanggapi soal PLTU yang juga menjadi pemicu memburuknya kualitas udara. Dalam hal ini
PLN menyadari memiliki tanggung jawab untuk memelihara lingkungan di dalam proses produksi dengan menerapkan teknologi diimplementasi yakni Electrostatic Precipitator (ESP) dan PLTU LBX.
Strategi pengendalian polusi telah dilakukan menggunakan beberapa alat teknologi yang diimplementasi yakni Electrostatic Precipitator (ESP) dan PLTU LBX.
“Kedua teknologi ini terutama untuk mengendalikan emisi partikular dan NOx. Untuk SOx kita mengendalikan dari asupan batubara,” ungkap Irwan.
Lebih lanjut dikatakan, PLN juga memiliki peralatan CEMS untuk mengukur dan memonitor seluruh emisi dari pembangkit olini secara online terhubung dan terintegrasi dengan sistem milik Kementerian Lingkungan Hidup secara real time . sehingga dipastikan bahwa proses produksi yang dilakukan di pembangkit- pembangkit milik PLN semuanya aman dan memenuhi aturan dibawah ambang batas .
“Sedangkan dari 17 PLTU yang dimiliki PT PLN Indonesia Power yang bersinggungan langsung dengan kota jakarta ada di daerah Jakarta, Jawa Barat DKI Banten berjumlah 7 lokasi Pembangkit batu bara dan gas,” tuturnya.
Terkait BBM dengan standar euro yang menurunkan emisi gas buang diharapkan penggunaan BBM dengan standar euro lebih signifikan wilayah Jakarta dan juga Bodetabek dan tentunya berharap menyeluruh keseluruh Indonesia.
Perlu diketahui pemerintah membatasi penggunaan BBM Pertalite dan memberikan subsidi untuk BBM jenis Pertamax. Menurut Ahmad Sarudin selaku Ketua Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal (KPBB)
sebenarnya sudah lama diusulkan agar bahan bakar yang berkualitas rendah dengan kata lain BBM Kotor yang dihapus.
“Jadi kami sudah lama mengusulkan dulu premium dihapus, pertamax dihapus kemudian solar 48 dihapus jadi 4 jenis bahan bakar itu harus dihapus. Namun baru satu bahan bakar yang dihapus yakni premium. Dan, masih tiga lagi yang belum dihapus. dan kenapa karena keempat bahan bahan bakar tidak sesuai dengan teknologi kendaraan yang sudah diadopai dinegara kita yakni standar euro 2 sejak tahun 2007,” tambahnya.
” Permen LHK No P.20 tahun 2017 jadi mandul. Katakanlah kendaraan yang kita kiliki standar euro 4 tapi kalau tidak disi dengan bahan baku hang sesuai dengam spesifikasi kendaraan euro 4 . itu sama juga bohong kalau diliat emisi pasti tidak akan lulus.”tungkas Ahmad.
Konteks inilah yang sebenarnya harusnya simultan. Kalau ingin kualitas udara baik maka dari itu sumber bahan bakar yang akan dibakar itu juga harus bersih sampai ke hilir dan kemungkinan bahan bakar emisi masih kotor.
