Majalahceo.id | Tanjungbalai – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai melakukan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 bertempat di Aula Kantor TP-PKK Kota Tanjungbalai, Selasa (16-9-2025).
Kegiatan dibuka oleh Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina didampingi Plt Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Irma Suryani.
Ada 2 Narasumber yang dilibatkan yaitu Unit PPA Polres Tanjungbalai, IPTU Natal Tamba dan Kadis Pendidikan Tanjungbalai, Mariani, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Sekolah SD dan SMP atau yang mewakili dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai berjumlah 30 orang dan telah ditetapkan sebagai sekolah ramah anak.
Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran guru tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, serta memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus kekerasan di lingkungan sekolah.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan pada anak tidak hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan semua pihak, menurutnya, penguatan keluarga dan pendidikan menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kekerasan.
“Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera) berkomitmen membangun keluarga yang tangguh dan masyarakat yang aman. Pencegahan kekerasan harus dilakukan bersama sama dengan memperkuat pendidikan, ketahanan keluarga, dan menciptakan lingkungan sosial yang sehat”, tegasnya.
Selain itu, Pemko Tanjungbalai juga menyoroti sejumlah tantangan yang dapat memicu kerentanan sosial, mulai dari risiko KDRT, angka kelahiran rendah, hingga masalah kesehatan. Berbagai program lintas perangkat daerah terus diarahkan untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus memperkuat perlindungan perempuan dan anak, pungkas Wakil Wali Kota Muhammad Fadly.
Rakor ini sekaligus menjadi wadah koordinasi antara Pemko Tanjungbalai, akademisi, dan masyarakat untuk menyatukan langkah, sesi tanya jawab dengan para peserta menutup kegiatan dengan pesan kuat, seluruh elemen masyarakat harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan terhindar dari kekerasan terhadap anak.***
