MajalahCeo.Id | Medan – Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Perjuangan Indonesia (AMPRI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Senin (8/9/2025).
Massa tiba sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Medan Petisah. Mereka membawa delapan tuntutan utama terkait isu nasional, di antaranya:
Bubarkan DPR karena kebijakan yang tidak pro rakyat.
Terbitkan peraturan perundang-undangan perampasan aset dan hukum mati para koruptor.
Pecat Kapolri dan Kapoldasu serta para aparat yang brutal.
Turunkan pajak, harga sembako dan berikan jaminan pendidikan, kesehatan gratis tanpa syarat.
Terbitkan payung hukum untuk kesejahteraan transportasi online dan tindak operator yang semena-mena memotong tarif Ojol dengan dalih promo dan potongan kepada konsumen.
Hapus sistem kerja outsourcing yang tidak memberikan jaminan kerja tetap bagi warga Indonesia.
Berantas mafia tanah, mafia pupuk dan tengkulak yang membebani petani dan nelayan.
Tindak atau cabut izin usaha pabrik/pengusaha outsourcing yang menerapkan biaya admin bagi pelamar kerja.
Dari delapan poin tersebut, massa mendesak agar DPRD Sumut menindaklanjutinya dan meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat.
“Kedatangan kami untuk menyampaikan berbagai tuntutan atas kondisi terpuruknya masyarakat dengan berbagai situasi yang saat ini tidak pro kepada rakyat,” ujar salah seorang orator dari perwakilan massa aksi.
Pantauan awak medidia di lokasi, Jalan Imam Bonjol sempat ditutup akibat aksi demonstrasi ini.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutarto, berjanji akan menindaklanjuti delapan tuntutan yang disampaikan massa Aliansi Masyarakat Perjuangan Indonesia (AMPRI) dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (8/9/2025).
“Kami menerima tuntutan dari para bapak dan ibu semua. Pastinya kami akan menindaklanjuti segala tuntutan ini dan akan kami sampaikan ke DPR nantinya,” ujar Sutarto saat menemui massa aksi dari atas mobil komando.
Ia menegaskan, aspirasi yang disampaikan massa adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi bangsa saat ini. “Kami mengapresiasi segala tuntutan yang telah disampaikan kepada kami. Saya rasa ini tentunya menjadi keresahan dan keluhan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan AMPRI, Juan Merdeka, menegaskan pihaknya akan menunggu tindak lanjut konkret dari DPRD Sumut.
“Kami akan menanti dalam waktu dekat terkait hasil tindaklanjut dari tuntutan yang telah kami sampaikan. Kami mohon atensi dan kepedulian DPRD Sumut dalam menindaklanjuti segala tuntutan kami dengan serius,” tegas Juan.
Sebelumnya, massa aksi AMPRI menyuarakan delapan tuntutan nasional, mulai dari desakan pembubaran DPR hingga penolakan sistem outsourcing. Setelah diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumut, massa bergerak secara kondusif menuju Kantor Gubernur Sumut untuk melanjutkan aksi.**
