MajalahCeo.Id | Medan – Penandatanganan dan pengambilan keputusan sekaligus persetujuan bersama atas Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, Selasa (1/7/2025) dinilai melanggar tata tertib DPRD Medan.
Pasalnya, saat pengambilan keputusan dan persetujuan bersama, kondisi rapat paripurna tidak kuorum. Kondisi itu sontak diprotes anggota DPRD Medan Fraksi PSI Drs Godfried Effendi Lubis pada rapat paripurna pengambilan keputusan atas ranperda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
Pada awal paripurna, dari 50 jumlah anggota DPRD Medan yang hadir 38 orang sehingga dinyatakan kuorum atau lebih dari setengah jumlah anggota dewan. Sebelum pengambilan keputusan, paripurna diawali dengan laporan Ketua Pansus H Zulkarnain, dilanjutkan dengan pendapat fraksi-fraksi.
Saat berlangsungnya paripurna, satu-persatu anggota dewan ada yang keluar dan tidak kembali lagi. Hingga saat pengambilan keputusan, jumlah anggota dewan tinggal 14 orang. Memang pada saat itu, banyak kursi dewan yang kosong, kursi dewan hanya dihuni beberapa orang.
Saat mau penandatanganan keputusan bersama DPRD medan dan wali kota, Godfried Lubis interupsi. Sekretaris Fraksi PSI ini mengatakan bahwa peserta paripurna sudah tidak kuorum kalau dipaksakan tentu melanggar tata tertib DPRD.
Namun Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen mengabaikan interupsi Godfried, apalagi saat itu, Wong Chun Sen didukung beberapa anggota dewan yang lain diantaranya Elbarino Shah yang setuju dilanjutkan saja karena sudah sore biar cepat pulang. Setelah mengabaikan interupsi Godfried, maka pengambilan keputusan tetap berjalan meski melanggar tatib dewan.
Kepada wartawan, Godfried Lubis mengatakan, legislatif harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal rapat. Padahal Wong Chun Sen sebagai Ketua DPRD Medan yang menandatangani Tatib DPRD untuk dipatuhi dan dilaksanakan, tapi justru dia mengabaikannya.
“Dari 38 orang yang hadir di awal paripurna, seharusnya ada 19 orang agar bisa dinyatakan kuorum. Mestinya Wong Chun Sen memanggil dulu beberapa orang anggota dewan yang sudah sempat keluar agar terpenuhi 19 orang, tapi tidak dilakukannya,” kata Godfried kepada wartawan.
Paripurna DPRD Medan juga kata Godfried sering tidak disiplin dalam waktu. Paripurna seharusnya dilaksanakan jam 10.00 WIB tapi dimulai pukul 11.30 WIB. Sesuai tatib, kalau sudah waktunya, rapat harus dimulai dulu, setelah dibuka barulah diskors kalau belum kuorum, setelah kuorum barulah dimulai kembali.
“Seharusnya Ketua DPRD Medan menanya dulu kepada Sekretaris Dewan Ali Sipahutar atau Kabag Persidangan Adres Willy Simanjuntak, apakah sidang sudah kuorum untuk pengambilan keputusan, tapi tidak dilakukan oleh Ketua DPRD Medan,” ungkapnya kesal.
Struktur APBD Kota Medan tahun anggaran 2024 yang pelaksanaannya disetujui delapan Fraksi DPRD Medan terdiri dari pendapatan daerah Rp6,29 triliun lebih, belanja daerah
Rp6,25 triliun lebih, pembiayaan penerimaan daerah Rp268 miliar lebih, pembiayaan netto Rp1,1 triliun lebih, Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) Rp105 miliar lebih.
Wali Kota Rico Waas dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 merupakan salah satu cerminan pokok penyelenggaraan otonomi yang luas dan bertanggungjawab. Untuk itu, hak dan kewajiban keuangan daerah harus dapat diselenggarakan secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Ada beberapa pokok kata wali kota yang harus dicermati yaitu, substansi pendapat akhir fraksi-fraksi semakin baik, khususnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.
“Pembahasan yang konstruktif, sekaligus keputusan DPRD tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 merupakan wujud kemitraan dan kerjasama yang semakin kokoh,” kata Wali Kota.**
