Lebih Baik Urus Warga Miskin, F PSI DPRD Medan Tolak Usulan Pembentukan Pansus Ranperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Majalahceo.Id | Medan – Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH menyebut menolak terhadap usulan pembentukan
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Sebab, pembentukan Ranperda dimaksud tidak begitu urgen dan lebih bagus anggaran untuk Perda diperuntukkan keperluan pengentasan kemiskinan bagi warga Kota Medan.

“Masih banyak warga Kota Medan yang susah. Itu aja dulu diurusi dan anggaran itu untuk membantu rakyat miskin,” ujar Henri Jhon Hutagalung (foto) kepada wartawan usai menyampaikan pendapat Fraksinya di ruang paripurna, Selasa (11/11/2025).

Memang dari 9 Fraksi di DPRD Medan, hanya Fraksi PSI yang menolak total usulan pembentukan Pansus, 3 Fraksi yakni PKS, Partai Demokrat dan PAN-Perindo menyarankan agar Pendidikan Pancasilan dan Wawasan Kebangsaan dimasukkan dalam Tata Tertib DPRD Medan tidak perlu Ranperda, artinya, Tatib dewan direvisi. Sedangkan 4 Fraksi yakni PDI P, Gerindra, Golkar dan Hanura-PKB setuju untuk dibentuk Pansus Ranperda.

Sedangkan Fraksi Nasdem tidak ada memberikan pendapat dan tidak satu pun anggota DPR Medan yang hadir saat paripurna. Pada hal, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan Afif Abdullah merupakan tim pengusul untuk dibentuknya Rabperda Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan. Ketika dikonfirnasi melalui WA, Adif Abdillah tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Diketahui dalam pemandangan Fraksi PSI terhadap penjelasan pengusul terhadap Ranperda tentang tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang disampaikan Henry Jhon Hutagalung di paripurna dewan.

Menyampaikan menolak dibentuk Pansus Ranperda dengan alasan, menyahuti kebijakan pemerintah pusat terhadap efisiensi anggaran.
Sedangkan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan sudah terlaksana dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan
Tinggi.

Selanjutnya, dikatakan anggaran lebih baik di pergunakan untuk perbaikan pemukiman kumuh dan bantuan langsung bagi masyarakat yang membutuhkan nya. Dan hal hal yang berhubungan untuk kepentingan masyarakat baik di bidang kesehatan dan pendidikan.

Rapat paripurna internal dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Zulkarnaen S K M dan para anggota DPRD Medan. Rapat paripurna difasilitasi Sekwan DPRD Medan M Ali Sipahutar didampingi Kabag Persidangan Adres Willy Simanjutkan dan staf Mei Gina Lubis