Di Saat Rakyat Sekarat Dan Melarat, Aset Pemko Medan “Hilang”, Pansus Aset Di Minta Panggil PUD Pasar Kota Medan

- Jurnalis

Senin, 2 Februari 2026 - 13:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Majalahceo.id | Medan – Para pedagang di lantai 2 Pasar Sambas akan segera mengosongkan lapaknya mendapat tanggapan dari Teuku Akbar Ketua Umum BPP Gerakan Barisan Marhaen dan Awaluddin Harahap Ketua FOR AKBAR Sumut.

Teukur Akbar dan Awal Harahap meminta Pansus Aset Bersama Komisi 3 DPRD Medan untuk memanggil Dirut PUD Pasar Kota Medan terkait pengosongan tersebut

“Kita Minta Panggil PUD Pasar Kota Medan Dirut PUD Pasar Kota Medan, ada apa Aset Kita hilang disaat rakyat sekarat dan melarat dan pedagang harus di kosongkan,” ungkapnya, Senin (2/2/2026)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Dirut PUD) Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, membenarkan para pedagang di lantai 2 Pasar Sambas akan segera mengosongkan lapaknya.

Pengosongan dilakukan lantaran adanya penetapan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Januari 2026 Nomor: 20/Pdt.Eks/2025/PN/Mdn jo Nomor: 314/Pdt.G/2023/PN/Mdn.

“Berdasarkan surat yang kita terima, pengosongan harus dilakukan pada Rabu 4 Februari 2026. Namun sejak kemarin sudah kita imbau para pedagang untuk segera mengosongkan sendiri lapaknya, sebelum dieksekusi pihak pengadilan,” ujarnya, Senin (2/2/2026).

Anggia menjelaskan, Pasar Sambas dulunya adalah pasar swasta yang tanahnya dimiliki Johan Meuraxa. Lalu pada tahun 1965 dikerjasamakan dengan CV Karya Murni untuk dibangun pasar permanen.

“Selanjutnya tahun 1966, Wali Kota Medan saat itu melakukan pembangunan pengembangan dan Pasar Sambas dikelola Dinas Pasar Kotamadya Tingkat II Medan (sekarang PUD Pasar). Selanjutnya pada tahun 1993 lantai 2 Pasar Sambas diserahkan menjadi aset PUD Pasar Medan,” katanya.

Namun, pada taun 2000-an Pasar Sambas dijual ahli waris Johan Meuraxa kepada Hartono. Sejak saat itu Hartono sudah meminta agar lokasi dikosongkan, namun tetap dipertahankan.

Baca Juga :  500 Paket Ramadhan DWP Pusat Disalurkan melalui DWP Tapteng

“Kita juga sudah berupaya mempertahankannya hingga mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun tetap kalah. Oleh karena itu, putusan ini harus kita hormati dan pedagang harus mengosongkan lapaknya. Sosialisasi juga sudah kita lakukan sejak kemarin,” ucapnya.

Disinggung bagaimana nasib para pedagang, Anggia memastikan pedagang bebas memilih pindah ke pasar yang berada di bawah naungan PUD Pasar Medan.

“Total ada 355 pedagang yang terdampak. Kita sudah tawarkan relokasi juga. Pastinya kita terbuka terhadap pedagang ingin pindah ke pasar mana saja sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel majalahceo.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jadi Beban APBD, DK3P Sumut Tak Berfungsi Maksimal, Ketua Komisi III TM Yusuf Siap Mundur
Jelang Hari Buruh 2026, Guru Honorer Pemko Medan Keluhkan 4 Bulan Tufunya Belum Keluar
Lebih Dari 1.100 Jiwa Yang Tewas Dan 3,3 juta Orang Terdampak Bencana Sumatera, Ada Apa? APH Belum Tetapkan Tersangka
Wakil Bupati Tapteng : Pancasila dan UUD 1945 Merupakan Landasan Tertinggi Bagi ASN Dalam Menjalankan Tugas
Di Ambang Darurat Ekologis, Tak Laksanakan Rekomendasi DPRD Medan, Di Minta Interpelasi Walikota
Wakil Bupati Tapteng Tepung Tawari dan Upah-upah 55 orang Calon Haji/Hajjah Tapteng
Sinergitas Pengelolaan Pajak, Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi Kepala KPP Pratama Kisaran.
Refleksi May Day 2026, Di Kota Medan, Buruh Sudah Kerja Keras Tapi Masih Tetap Miskin
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 17:26 WIB

Jadi Beban APBD, DK3P Sumut Tak Berfungsi Maksimal, Ketua Komisi III TM Yusuf Siap Mundur

Sabtu, 18 April 2026 - 14:16 WIB

Jelang Hari Buruh 2026, Guru Honorer Pemko Medan Keluhkan 4 Bulan Tufunya Belum Keluar

Sabtu, 18 April 2026 - 10:36 WIB

Lebih Dari 1.100 Jiwa Yang Tewas Dan 3,3 juta Orang Terdampak Bencana Sumatera, Ada Apa? APH Belum Tetapkan Tersangka

Jumat, 17 April 2026 - 15:27 WIB

Wakil Bupati Tapteng : Pancasila dan UUD 1945 Merupakan Landasan Tertinggi Bagi ASN Dalam Menjalankan Tugas

Jumat, 17 April 2026 - 14:50 WIB

Di Ambang Darurat Ekologis, Tak Laksanakan Rekomendasi DPRD Medan, Di Minta Interpelasi Walikota

Berita Terbaru