MAJALAH CEO | SUKABUMI – Bupati Sukabumi H. Asep Japar menekankan perlunya pengawasan yang lebih serius terhadap sikap, kedisiplinan, serta integritas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Seluruh jajaran pemerintahan diminta menjaga profesionalisme dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi.
Arahan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Rapat Dinas Bulan November 2026 yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Dalam arahannya, Asep Japar menyampaikan bahwa tanggung jawab pimpinan perangkat daerah bukan sekadar memastikan pegawai hadir dan menjalankan pekerjaan. Lebih dari itu, setiap pimpinan harus melakukan pembinaan serta mengawasi perilaku bawahannya agar tetap berada dalam koridor aturan dan ketentuan hukum.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati juga menyoroti sejumlah persoalan yang berpotensi mengganggu kinerja aparatur, khususnya keterlibatan dalam perjudian daring atau judi online serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat memengaruhi produktivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia mengingatkan agar seluruh kepala perangkat daerah meningkatkan kewaspadaan dan memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai dampak negatif aktivitas tersebut.
“Jangan sampai ada staf dinas yang terlibat judi online. Ingatkan seluruh pegawai agar menjauhi judol dan obat-obatan terlarang,” tegasnya.
Pengawasan, lanjut Bupati, harus diterapkan secara menyeluruh tanpa terkecuali. Perhatian juga perlu diberikan kepada aparatur yang bertugas di unit pelayanan masyarakat, termasuk puskesmas, sehingga potensi penyimpangan dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.
Selain mengevaluasi kedisiplinan aparatur, agenda rapat dinas turut diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Universitas Madani Nusantara. Kerja sama tersebut mencakup bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Pemkab Sukabumi juga menjalin kesepakatan bersama dengan Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan partisipatif melalui peningkatan literasi kepemiluan dan kualitas demokrasi, termasuk penyusunan serta pelaksanaan rencana kerja tahunan.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan tahun 2026.
Selanjutnya, APJATEL, DPMD, BPBD, BKPSDM, dan Dinas Pariwisata turut menyampaikan pemaparan mengenai program kerja serta capaian pelaksanaan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah.
Melalui rapat dinas tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun lingkungan birokrasi yang disiplin, profesional, dan berintegritas.***





















Komentar