MAJALAH CEO | JAKARTA, 12 Agustus 2026 — Perkembangan tingkat kepuasan, popularitas, dan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian dalam perbincangan politik nasional. Persoalan tersebut dibahas dalam Podcast EdShareOn bersama Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, Ph.D., yang dipandu Eddy Wijaya.
Dalam diskusi tersebut, Djayadi mengajak masyarakat tidak hanya melihat hasil survei berdasarkan kenaikan atau penurunan angka. Menurutnya, perubahan persepsi publik perlu dibaca bersamaan dengan bagaimana masyarakat menilai kebijakan pemerintah serta dampak yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Program Pemerintah Harus Terlihat Hasilnya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Djayadi menilai keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur melalui tingkat popularitas seorang pemimpin. Hal yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah menerjemahkan berbagai agenda prioritas menjadi program yang benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketika kebijakan berjalan sesuai sasaran dan hasilnya dapat dirasakan secara langsung, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berpotensi semakin kuat. Sebaliknya, pelaksanaan yang lambat, target yang tidak tercapai, atau manfaat program yang belum dirasakan secara luas dapat memengaruhi penilaian publik.
Karena itu, menurut Djayadi, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program memiliki capaian yang jelas dan dapat dievaluasi. Hasil pelaksanaan di lapangan pada akhirnya akan menjadi bagian penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
Komunikasi Pemerintah Tak Kalah Penting
Selain persoalan pelaksanaan program, komunikasi pemerintah kepada masyarakat juga menjadi perhatian. Kebijakan yang sebenarnya memiliki tujuan baik dapat menimbulkan persepsi berbeda apabila informasi mengenai program tersebut tidak disampaikan secara jelas.
Pemerintah dinilai perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka, sederhana, dan mudah dipahami. Masyarakat harus mengetahui apa tujuan sebuah kebijakan, siapa penerimanya, bagaimana mekanismenya, serta sejauh mana hasil yang telah dicapai.
Menurut Djayadi, komunikasi yang efektif dapat membantu memperkecil jarak antara kebijakan yang dibuat pemerintah dengan pemahaman masyarakat. Hal tersebut sekaligus dapat menjadi bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan publik.
Tantangan Pemerintahan Prabowo
Dalam perbincangan itu, sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo turut menjadi sorotan. Mulai dari pencapaian program prioritas, peningkatan efektivitas birokrasi, pengelolaan pemerintahan hingga kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat.
Djayadi melihat bahwa tantangan tersebut saling berkaitan. Program yang bagus membutuhkan birokrasi yang mampu bekerja secara efektif, sementara keberhasilan program juga perlu dikomunikasikan secara tepat agar masyarakat memahami hasil yang telah dicapai.
Dengan demikian, keberhasilan pemerintahan tidak hanya bergantung pada banyaknya kebijakan yang diluncurkan, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan serta dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat.
Rekam Jejak Pemerintahan Berpengaruh pada 2029
Menjelang Pemilihan Presiden 2029, kinerja pemerintahan saat ini diperkirakan menjadi salah satu bahan pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Pengalaman warga terhadap kebijakan pemerintah dapat membentuk penilaian yang kemudian berkembang menjadi preferensi politik.
Jika berbagai program pemerintah mampu memberikan manfaat yang konkret, kondisi tersebut dapat menjadi modal positif bagi tingkat kepercayaan masyarakat. Namun, persoalan dalam pelaksanaan kebijakan juga berpotensi menjadi bahan kritik dan evaluasi.
Karena itu, perjalanan pemerintahan selama periode berjalan akan menjadi bagian penting dari rekam jejak politik yang dapat memengaruhi dinamika menjelang kontestasi nasional berikutnya.
Efisiensi Birokrasi Perlu Diperkuat
Djayadi juga menyoroti pentingnya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Menurutnya, berbagai program tidak boleh terhambat oleh prosedur yang berbelit, koordinasi antarlembaga yang lemah, ataupun tumpang tindih kewenangan.
Efisiensi diperlukan agar anggaran, sumber daya, dan kebijakan yang telah disiapkan dapat menghasilkan manfaat secara optimal. Semakin cepat dan tepat pelayanan pemerintah diterima masyarakat, semakin besar pula peluang munculnya penilaian positif terhadap kinerja pemerintah.
Pada akhirnya, keberhasilan program, kualitas komunikasi, dan efektivitas birokrasi menjadi tiga unsur yang saling melengkapi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Survei sebagai Cermin Persepsi Publik
Eddy Wijaya dalam diskusi tersebut menyimpulkan bahwa hasil survei sebaiknya ditempatkan sebagai gambaran mengenai kondisi persepsi masyarakat pada waktu tertentu. Angka survei dapat berubah mengikuti perkembangan situasi politik, ekonomi, maupun keberhasilan kebijakan pemerintah.
Namun, ukuran yang lebih menentukan dalam jangka panjang adalah pengalaman nyata masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Apa yang dirasakan dan diterima masyarakat dari berbagai kebijakan akan menjadi dasar dalam membentuk penilaian terhadap pemerintah.
Podcast EdShareOn yang menghadirkan Djayadi Hanan tersebut membahas secara luas hubungan antara kinerja pemerintahan, persepsi publik, popularitas politik, hingga kemungkinan pengaruhnya terhadap dinamika politik menuju 2029. Perbincangan selengkapnya dapat disaksikan melalui kanal YouTube EdShareOn Eddy Wijaya dan platform resmi EdShareOn.
“Sukses itu, hanya masalah waktu.”
