Majalahceo.id | Tanjungbalai – Kamis (4-9-2025) sekira pukul 15.00 Wib, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Ketua DPRD Tengku Eswin dan Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri kembali menerima aksi unjuk rasa damai dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kota Tanjungbalai, bertempat di depan Kantor DPRD untuk gelombang kedua.
Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kota Tanjungbalai berjalan kaki dari Masjid Raya Sultan Admadsyah menuju Mapolres Tanjungbalai dan berlanjut ke Kantor DPRD.
Dalam orasinya Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Tanjungbalai menyampaikan tuntutannya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Membatalkan seluruh tunjangan anggota DPR, karena dinilai menambah beban keuangan negara yang tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan kepada rakyat.
2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh anggota DPRD Kota Tanjungbalai guna memastikan mereka benar-benar menjalankan amanah rakyat.
3. Mengusut tuntas tragedi kematian pengemudi ojek online (ojol) yang diduga melibatkan oknum kepolisian, secara transparan dan akuntabel.
4. Mencopot anggota DPRD yang terbukti bersikap amoral serta tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
5. Menuntut transparansi anggaran oleh DPRD, khususnya terkait seluruh komponen gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diterima oleh para anggota dewan.
6. Mengalihkan anggaran tunjangan DPRD untuk sektor-sektor publik yang lebih prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
7. Mendorong para wakil rakyat untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi, termasuk dalam hal penggunaan fasilitas negara secara berlebihan.
8. Mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara.
9. Menegakkan hak asasi manusia (HAM) secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia, tanpa pandang bulu.
10. Menuntut pencopotan Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara atas dugaan pembiaran dan pelanggaran dalam penanganan kasus kekerasan terhadap warga sipil.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan harapan agar Kota Tanjungbalai dijaga bersama, jangan ada pihak-pihak yang menunggangi.
“Kami bersama Kapolres Tanjungbalai akan mendampingi adik-adik mahasiswa ke kantor DPRD Kota Tanjungbalai, kami berterima kasih aksi unjuk rasa ini berjalan aman dan kondusif, Mahasiswa adalah generasi penerus kami, yang menggantikan akan menjadi Wali Kota dan Anggota DPRD Kota Tanjungbalai nantinya”, sebut Mahyaruddin.
Dalam masa 4 tahun setengah kedepan, kami berharap kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh lain untuk bergandengan tangan dengan Pemko Tanjungbalai dalam membangun Kota yang kita cintai ini, harapnya.
Mahyaruddin juga memaparkan berbagai terobosan dan program yang saat ini telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan, persoalan infrastruktur jalan di Jalan Jamin Ginting menuju Terminal Pelabuhan Teluk Nibung, Pemko Tanjungbalai sudah mengajukan proposal ke Provinsi Sumut untuk dilakukan perbaikan jalan.
“Kami sedang melaksanakan penertiban pedagang kaki lima dan instruksi yang kami keluarkan agar pedang kaki lima tidak berjualan di bahu jalan/trotoar agar dimundurkan, dan kami tidak ada memerintahkan untuk melakukan pengutipan retribusi kepada pedagang kaki lima dari Dinas manapun”, jelas Wali Kota.
Lanjunya lagi, Pemko Tanjungbalai dan Forkompinda sudah melaksanakan operasi pasar dengan menjual beras SPHP dari Bulog, untuk Gas LPG sudah dijual dengan harga HET (Harga Eceran Tertinggi), Pemko Tanjungbalai juga akan membuat program cetak sawah kedepannya.
Senada dengan Wali Kota, Ketua DPRD Tengku Eswin menyampaikan setuju pembatalan seluruh tunjangan Anggota DPR karena menambah beban negara, menyetujui evaluasi kinerja seluruh Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, menyetujui pengusutan tuntas tragedi kematian ojol oleh pihak kepolisian.
Selanjut, Tengku Eswin dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD menyetujui pencopotan Anggota DPRD yang bersikap amoral serta tidak berpihak kepada rakyat dan akan memanggil anggota DPRD yang dimaksud, menyetujui DPR melakukan transparansi anggaran mengenai seluruh komponen gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diterima, setuju mengalihkan anggaran tunjangan DPR untuk sektor publik (Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Rakyat).
Tengku Eswin juga sangat menyetujui sikap dan kebijakan DPRD mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi/kelompok melalui fasilitas berlebihan, menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset, penegakan HAM, khusus tuntutan pencopotan Kapolda Sumut dan Kapolri hal itu merupakan hak prerogatif dan izin Presiden.
Dalam aksinya, massa pengunjuk rasa melaksanakan doa bersama selanjutnya membubarkan diri dengan aman dan kondusif.***
