MajalahCeo.Id | Medan – Aroma dugaan ketidakadilan hukum kian menyengat dari kasus pembunuhan Lina Kwan di Jalan Pukat II, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Masyarakat menuding aparat penegak hukum bertindak tidak transparan, bahkan terkesan melakukan pembiaran terhadap tersangka David Chandra.
Hingga kini, rumah yang disebut sebagai tempat kejadian perkara (TKP) tidak dipasangi police line, berbeda dengan prosedur standar pada kasus pembunuhan lainnya. Perbedaan mencolok ini langsung menimbulkan tanda tanya besar.
“Kalau rumah TKP Ferdi Sambo saja dipasangi police line, kenapa TKP David Chandra tidak? Ada apa sebenarnya? Siapa David Chandra ini sampai aparat seolah segan?” ucap seorang warga penuh curiga, Rabu (3/9/2025).Polisi Diduga Langgar SOP
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak dipasangnya police line dianggap sebagai bentuk pelanggaran SOP kepolisian. Publik menilai hal ini bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi kuat adanya intervensi kekuasaan.Badan Kenaziran Masjid (BKM) Al Muqorrabin bersama kelompok Kawal Kasus Lina Kwan – Solidaritas pun bersuara keras. Mereka menuntut agar penegakan hukum tidak dibelokkan oleh uang dan kekuasaan.
“Kalau polisi takut memasang police line, itu tanda hukum sedang dipermainkan. Jangan sampai ada ‘jual-beli perkara’ di balik kasus pembunuhan ini,” ujar salah seorang aktivis.Siapa David Chandra?
Nama David Chandra mendadak jadi buah bibir. Masyarakat menduga ia bukan orang biasa, melainkan figur dengan jaringan gelap, kekayaan berlimpah, dan koneksi politik. Sosok misterius ini diduga memanfaatkan kekuatan uang dan pengaruh untuk “menjinakkan” aparat hukum.
Dugaan publik kian menguat karena hingga kini belum ada kejelasan mengenai aktivitas sehari-hari David Chandra, meski ia sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Ketua DPRD Medan Dinilai Tutup MataDi tengah kegaduhan ini, publik juga menyoroti sikap Ketua DPRD Kota Medan yang dinilai “bungkam” dan tidak berani bersuara. Padahal, kasus ini terjadi di jantung Kota Medan, bahkan hanya sepelemparan batu dari rumah salah satu anggota DPRD Medan.
“Kenapa Ketua DPRD diam? Jangan-jangan ada konflik kepentingan. Apa legislatif Medan sudah tersandera oleh jaringan kekuasaan yang melindungi tersangka?” kata seorang tokoh masyarakat dengan nada getir.
Kebisuan Ketua DPRD dinilai menambah kuat dugaan adanya kongkalikong politik–hukum dalam kasus pembunuhan Lina Kwan.
Publik Menanti Langkah TegasKasus ini kini bukan hanya soal pembunuhan, melainkan ujian besar integritas hukum dan politik di Kota Medan. Masyarakat menanti langkah berani dari aparat penegak hukum dan DPRD. Jika tidak, dugaan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas akan semakin terbukti.
“Kalau hukum bisa dibeli, jangan salahkan rakyat kalau kehilangan kepercayaan. Kasus Lina Kwan harus jadi terang, siapa pun yang terlibat harus dibongkar,” tegas warga.
Sebelumnya Warga yang tergabung dalam Kawal Kasus LINA KWAN Solidaritas Kemanusian menyurati Ketua DPRD Kota Medan menyurati Ketua DPRD Kota Medan agar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Namun hingga saat ini surat RDP Kawal Kasus LINA KWAN tak direspon oleh Ketua DPRD Medan bahkan saat awak media melakukan konfirmasi melalui pesan WA hingga saar ini tak di balas.
