MajalahCeo.Id | Medan – Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, secara gamblang mengakui bahwa rekening pejabat dan ASN di hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terindikasi kuat terafiliasi dengan judi online.
“Tidak hanya di Diskop dan UKM, hampir semua OPD Pemprov Sumut rekeningnya pernah terhubung ke situs judi online. Bahkan, di Inspektorat sendiri ada dua pegawai dan satu pejabat yang terpapar,” tegas Sulaiman saat diwawancarai wartawan, Rabu (24/9).
Dikutip dari : https://waspada.co.id/wibawa-birokrasi-hancur-asn-pemprov-sumut-diduga-jadi-penjudi-online/
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengakuan ini bukan sekadar asumsi. Sulaiman mengungkap, data PPATK tahun 2024 telah diserahkan ke Badan Kepegawaian (Bapeg) Sumut setelah sebelumnya Inspektorat meminta penelusuran lebih lanjut.
Hasilnya, jejak transaksi ke rekening-rekening judi online ditemukan lintas instansi.
“Ini tindak lanjut instruksi Gubernur Bobby Nasution yang ingin melakukan pembenahan menyeluruh. Beliau menekankan pentingnya pembersihan rekening ASN agar birokrasi tidak rusak oleh permainan haram seperti judi online,” jelasnya.
Keterlibatan ASN dengan judi online ternyata sudah menjadi persoalan serius. Sulaiman menyebut kembali pernyataan Bobby Nasution saat menyerahkan SK PPPK baru-baru ini: lebih dari 1.300 pejabat dan pegawai Pemprov Sumut tercemar judol.
Angka yang fantastis ini sekaligus menunjukkan betapa mengguritanya sindikat judi daring merasuki birokrasi.
Bagi Sulaiman, ini bukan sekadar soal pelanggaran administrasi, tapi krisis moral dan mental aparatur negara.
“Makanya Pak Gubernur menginstruksikan agar PPATK kembali melakukan penelusuran terhadap seluruh rekening ASN. Ini bukan main-main, karena menyangkut mental, integritas, dan pelayanan publik di Pemprov Sumut,” katanya.
Skandal ini menampar keras wajah Pemprov Sumut. Bagaimana bisa birokrasi dipercaya masyarakat jika para pejabatnya sibuk menyetor uang ke situs judi. Wibawa pemerintah daerah taruhannya, terlebih publik sudah jengah dengan kasus-kasus korupsi yang berulang.
Meski ada komitmen dari gubernur dan Inspektorat, publik patut bertanya, apakah pembersihan ini akan benar-benar tuntas. Ataukah hanya berhenti pada sebatas wacana dan formalitas seremonial.
Sebab, dengan temuan PPATK yang begitu masif, dibutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Langkah Bobby Nasution menjadikan agenda bersih-bersih ASN dari jerat judi online bisa menjadi ujian kepemimpinan serius.
“Jika gagal, stigma bahwa Pemprov Sumut adalah sarang ASN penjudi online akan makin mengakar. Namun jika berhasil, ini akan menjadi tonggak sejarah reformasi birokrasi Sumut,” kata seoarang aktivis di Sumut.
