Rico Waas “Melarikan Diri” Usai Rapat Paripurna DPRD Medan Saat Di Demo Warga Terdampak Tembok City View

Majalahceo.id | Medan – Puluhan Warga Terdampak Pembangunan City View melakukan Aksi Demo Di depan Kantor Walikota Medan dan Kantor DPRD Kota Medan.

Namun Rico Waas Walikota Medan tidak mau menjumpai warga padahal saat bersamaan Rico Waas Walikota Medan hadir di rapat paripurna Kota Medan

“Melarikan diri dia bang, rapat paripurna dia mau datang tapi jumpa warga gak mau, gawat kali bah,” ungkap warga yang terdampak, Senin (19/1/2026).

Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Sumanjuntak SH menerima delegasi warga pinggiran Sungai Deli Link XVI, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun. Ssat pertemuan, Warga minta Ketua Komisi fasilitasi pembongkaran tembok pagar City View karena tidak memiliki izin diruang Komisi, Senin (19/1/2026).

Saat pertemuan, Paul menyampaikan terkait bangunan tembok dimaksud akan dilakukan RDP yang melibatkan instansi terkait. “Senin, 26 Januari 2026 pekan depan akan kita lakukan RDP. Sehingga kita bisa mengeluarkan rekomendasi,” jelas Paul dihadapat puluhan warga.

Sebelumnya, puluhan massa yang tergabung dalam Kolaborasi Lembaga Investigasi Aktivis dan Media (KOLEGA) melakukan demo di kantor Wali Kota dan DPRD Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Kecamatan Medan Petisah, Senin (19/1/226).

Dalam aksinya, massa meminta agar tembok pagar City View di pinggiran Sungai Deli Link XVI, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, untuk segera dibongkar lantaran tak punya izin.

“Kami minta temboknya segera dibongkar karena tidak punya izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Rekomendasi Teknik (Rekomtek) dari BWSS II membangun di sempadan sungai,” teriak kordinator aksi, Rahmadsyah.

Rahmad mengatakan, akibat pembangunan tersebut, sebanyak 8 Kepala Keluarga (KK) terdampak. Bahkan proses pembangunan yag berlangsung menggunakan alat berat membuat rumah warga rusak.

“Ada juga warga yang sakit menjadi semakin sakit akibat pembangunan yang berlangsung. Kami minta pengerjaan dihentikan. Begitu juga dengan ganti rugi warga segera direalisasikan,” pintanya.