Ikuti Entry Meeting BPK, Wakil Bupati Tapanuli Tengah ingatkan OPD untuk Transparan Laporkan Keuangan

- Jurnalis

Kamis, 19 Februari 2026 - 15:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MajalahCeo.id I Tapteng (Sumut) – PANDAN – Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) agar membuat Laporan Keuangan yang transparan. Hal ini disampaikan pada Kamis 19 Februari 2026 di Ruang Rapat Cendrawasih, saat mengikuti Entry Meeting BPK RI dengan Pemerintah Daerah se Sumatera Utara Tahun 2026 yang diikuti secara daring.

Entry Meeting BPK RI sebagai langkah memulai Pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun2025,
Pemeriksaan di lakukan selanjutnya 28 Hari, sejak 18 Februari 2026 dan direncanakan berakhir hingga 17 Maret 2026 yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi menyampaikan, tadi kita sama-sama sudah mendengar bagaimana mekanisme dari pada pelaksanaan yang akan dilaksanakan nanti dari tim yang sudah hadir di Tapanuli Tengah.

Untuk itu kami juga mengingatkan pada seluruh OPD nantinya agar mengikuti apa yang sudah disampaikan dan dipaparkan dengan jelas tadi,” kata Wakil Bupati Tapanuli Tengah.

“Bagaimana kita melaksanakan pemeriksaan atau pun membuat laporan-laporan dengan sungguh-sungguh. Dengan kita membuat laporan tersebut, tentunya ini sudah menjadi membantu dari tim pemeriksaan yang akan melaksanakan pemeriksaan kepada kita,” kata Mahmud Efendi.

“Saya juga mengajak kita semua agar betul-betul dalam bekerja, harus menempatkan porsi anggaran dengan baik dan benar. Jangan sampai ada hal-hal yang merusak sistem pemerintahan kita dengan perbuatan yang dapat mencoreng citra Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang mengatakan, bahwa audit tersebut bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia juga berharap melalui audit ini risiko pengelolaan keuangan Pemda dapat dimitigasi.

BACA SELENGKAPNYA:  Ormas Islam PISN Sebut Siapapun Direksinya Tak Mampu Hidupkan Pasar Aksara Baru, Lahan Lama Di Sewakan Ke Aksara Kuphi

“Harapan kami risikonya bisa termitigasi, temuannya kalau tidak bisa hilang minimal berkurang,” pungkasnya.

Turut hadir para Staf Ahli dan para Asisten Setdakab Tapteng, Inspektur Tapteng, Kadis PUPR Tapteng, Plt Kadis Kesehatan Tapteng, mewakili Kadis Pendidikan Tapteng, Tim BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel majalahceo.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Juga

Koalisi Solidaritas Prabowo Gibran Akan Gelar Aksi Demo Minta KPK Periksa PLN Terkait Blackout Sumatera
Stadion Teladan Gagal Jadi Venue Utama AFF U-19 Hingga Di Ingatkan Dewan K3 Sumut Terkait Keamanan Penonton
Dewan K3 Sumut Di Minta Periksa Kadishub Medan Yang Abai K3 Dalam Pekerjaan LPJU
Tahun Pertama Kepemimpinan Masinton – Mahmud, Pemkab Tapanuli Tengah Raih Opini WTP dari BPK RI
Di Saat Rakyat lagi Susah, Pejabat Malah Mempertontonkan Total Tarif Kamar Hotel Rp 5,8 Miliar Selama Kunker di Paris
Sumut Blackout, Aktifis Sumut Geruduk PLN Sumut, Kompensasi Harga Mati
BNI dan Asa yang Tak Boleh Patah di Pematangsiantar
Medan Johor Banjir, Lancar Proyeknya, Banjir Kotanya, Bertambah Harta Pejabatnya
Berita ini 23 kali dibaca

Baca Juga

Sabtu, 30 Mei 2026 - 23:08 WIB

Koalisi Solidaritas Prabowo Gibran Akan Gelar Aksi Demo Minta KPK Periksa PLN Terkait Blackout Sumatera

Sabtu, 30 Mei 2026 - 21:58 WIB

Stadion Teladan Gagal Jadi Venue Utama AFF U-19 Hingga Di Ingatkan Dewan K3 Sumut Terkait Keamanan Penonton

Sabtu, 30 Mei 2026 - 17:54 WIB

Dewan K3 Sumut Di Minta Periksa Kadishub Medan Yang Abai K3 Dalam Pekerjaan LPJU

Sabtu, 30 Mei 2026 - 11:05 WIB

Tahun Pertama Kepemimpinan Masinton – Mahmud, Pemkab Tapanuli Tengah Raih Opini WTP dari BPK RI

Sabtu, 30 Mei 2026 - 03:20 WIB

Di Saat Rakyat lagi Susah, Pejabat Malah Mempertontonkan Total Tarif Kamar Hotel Rp 5,8 Miliar Selama Kunker di Paris

Tajuk Populer