Sementara itu, pihak pengembang menyampaikan sejumlah kendala di lapangan, di antaranya masih rendahnya kesiapan masyarakat dalam mengakses pembiayaan perumahan akibat riwayat kredit bermasalah atau status blacklist pada sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain itu, pengembang juga menyoroti kondisi wilayah yang beragam sehingga penerapan anggaran dari pemerintah pusat tidak dapat digeneralisasi, khususnya untuk memastikan pembangunan rumah tetap memenuhi standar kelayakan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perkim Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Lubis menegaskan pemerintah daerah akan menghadirkan solusi yang komprehensif melalui pendekatan kolaboratif.
Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan perumahan, sekaligus mendorong koordinasi intensif dengan pihak perbankan untuk memperluas peluang pembiayaan bagi MBR.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
