Majalah CEO | Bandung – Pengadilan Negeri Bandung mulai menyidangkan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan dengan terdakwa Andre Akbar Mubarok pada Kamis (23/7/2026). Sidang perdana yang berlangsung di Ruang Sidang Soerjadi dipimpin Ketua Majelis Hakim Sucipto bersama dua hakim anggota, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur April, S.H. membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa.
Korban sekaligus pelapor, GN, hadir mengikuti jalannya persidangan didampingi kuasa hukumnya, Hevi Suryatin, S.H., M.H.
Dalam persidangan, JPU menyampaikan bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 466 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Jaksa juga menyampaikan tuntutan pidana penjara selama dua tahun enam bulan terhadap terdakwa.
Saat diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan, terdakwa Andre Ahmad Mubarok menyatakan tidak merasa bersalah atas dakwaan yang dibacakan. Namun, ia tidak mengemukakan alasan ataupun penjelasan lebih lanjut atas pernyataan tersebut.
Usai sidang, kuasa hukum korban, Hevi Suryatin, S.H., M.H., menilai tuntutan yang diajukan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan apabila dikaitkan dengan dampak yang dialami korban.
Menurut Hevi, perkara yang bermula pada tahun 2023 baru memasuki tahap pelimpahan ke kejaksaan pada tahun 2026, sehingga lamanya proses penanganan menjadi perhatian dari sisi kepastian hukum. Ia juga menyoroti penerapan pasal yang digunakan serta tidak adanya penahanan terhadap terdakwa selama proses penyidikan maupun penuntutan.
«”Kami berharap proses hukum ini benar-benar memberikan perlindungan kepada korban serta menghadirkan rasa keadilan yang utuh. Dampak yang dialami korban tidak hanya menyangkut luka fisik, tetapi juga beban psikologis yang patut menjadi pertimbangan majelis hakim,” ujar Hevi.»
Dalam keterangannya, korban mengaku mengalami serangkaian tindakan penganiayaan selama menjalin hubungan dengan terdakwa. Korban menyebut mengalami pemukulan, pukulan menggunakan botol ke bagian kaki hingga memar, tindakan mencolok mata, serta cekikan berulang yang mengakibatkan dirinya kehilangan kesadaran.
Korban juga menyatakan sempat disekap selama kurang lebih sembilan jam. Saat berusaha melarikan diri melalui kamar mandi di lantai empat, korban mengaku terdakwa mendobrak pintu dan membawanya kembali ke dalam ruangan. Selain itu, telepon genggam korban disebut sempat diambil hingga mengalami kerusakan.
GN juga mengaku beberapa kali menolak ajakan berpacaran dari terdakwa. Namun, menurut keterangannya, ia terus mendapat tekanan, teror, dan dipermalukan di depan umum hingga akhirnya menerima hubungan tersebut. Setelah hubungan berakhir, korban mengaku masih mengalami intimidasi berupa dugaan pengintaian di sekitar rumah, pengiriman surat, serta ancaman terhadap teman-temannya.
Korban juga menyampaikan bahwa setelah membuat laporan polisi, terdakwa diduga sempat mendatanginya untuk meminta laporan dicabut dengan ancaman akan melakukan bunuh diri.
Menanggapi seluruh rangkaian perkara tersebut, kuasa hukum korban menegaskan akan terus mengawal proses persidangan hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sidang selanjutnya dijadwalkan memasuki agenda pemeriksaan saksi-saksi dan pembuktian. Dalam tahapan tersebut, seluruh keterangan dari jaksa, terdakwa, korban, maupun para saksi akan diuji di hadapan majelis hakim sebagai dasar pertimbangan sebelum putusan dijatuhkan. Proses persidangan diharapkan berlangsung secara independen, objektif, dan menjunjung tinggi asas due process of law, dengan tetap menjamin hak-hak korban maupun hak-hak terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku hingga perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.Tagar:
#MajalahCEO #PengadilanNegeriBandung #SidangPenganiayaan #PenegakanHukum #Keadilan #Bandung #HukumIndonesia
Sumber Berita: Tim media
