Pemko Medan Dan DPRD Medan Kompak Menghamburkan Uang Rakyat, Ada Apa? Di The Hill Sibolangit Dan Asiang

- Jurnalis

Selasa, 4 Agustus 2026 - 13:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemko Medan Dan DPRD Medan Kompak Menghamburkan Uang Rakyat, Ada Apa? Di The Hill Sibolangit Dan Asiang (Dok-Foto)

Pemko Medan Dan DPRD Medan Kompak Menghamburkan Uang Rakyat, Ada Apa? Di The Hill Sibolangit Dan Asiang (Dok-Foto)

Majalahceo id l Medan – Ketika eksekutif dan legislatif tunduk pada oligarki kapital, kondisi tersebut merupakan bentuk bajakan negara (state capture), di mana kebijakan publik tidak lagi melayani rakyat, melainkan dikendalikan oleh segelintir elit pemilik modal besar.

Aturan dan undang-undang dibuat hanya untuk menguntungkan bisnis para pemilik modal besar.

Suara rakyat diabaikan karena kekuasaan politik disetir oleh kekuatan uang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kekayaan negara dikuasai oleh sedikit orang, sementara rakyat kecil semakin kesulitan.

Pemko Dan DPRD Medan sepakat membuat kegiatan di The Hills Sibolangit.

Kenapa Harus di The Hills Sibolangit??

The Hill Hotel & Resort Sibolangit adalah akomodasi liburan bernuansa alam di Sumatra Utara yang dikelola di bawah Capital Group Medan milik pengusaha Rusli Ali (Asiang).

Kebijakan Pemko Medan dan DPRD Medan di The Hill Sibolangit menginap di The Hill Sibolangit di pertanyakan.

Menginap di Hotel memang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa perhotelan, namun penggunaan anggaran negara harus tetap mematuhi batas kewajaran dan aturan efisiensi dinas.

Namun Mengapa The Hill Sibolangit menjadi Pilihan Pemko Medan dan DPRD Medan?

Pajak hotel dipungut sekitar 10% dari biaya sewa kamar yang dibayarkan dan masuk langsung ke kas daerah.

Kegiatan perjalanan dinas juga menghidupkan sektor pendukung seperti restoran dan transportasi lokal.

Anggaran menginap pejabat diatur ketat oleh Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian Keuangan atau peraturan kepada daerah agar tidak boros.

Penggunaan hotel dibatasi hanya untuk kegiatan resmi yang benar-benar memerlukan fasilitas luar kantor, bukan untuk pengeluaran yang tidak perlu.

Keuntungan utama pemerintah menginap di hotel mewah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah peningkatan penerimaan pajak daerah, dorongan ekonomi lokal, serta dukungan fasilitas berkualitas tinggi.

BACA SELENGKAPNYA:  Pangdam IV/Diponegoro Pimpin PAM VVIP Kunjungan Presiden RI Resmikan Revitalisasi Cagar Budaya Stasiun Semarang Tawang

Manfaat Pajak dan Ekonomi

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT): Hotel mewah mengenakan tarif pajak yang lebih besar karena nilai transaksi atau harga kamar yang tinggi, sehingga setoran pajak ke kas daerah ikut membesar.

Pajak Restoran: Kegiatan makan dan minum pejabat di restoran hotel mewah juga menyumbang tambahan pajak daerah yang memperkuat PAD.

Perputaran Ekonomi: Transaksi besar ini membantu bisnis lokal dan menjaga kelangsungan kerja warga sekitar yang bekerja di sektor pariwisata.

Manfaat Operasional dan Citra Fasilitas Rapat Memadai: Hotel mewah menyediakan ruang pertemuan besar dan internet cepat yang mendukung kinerja acara resmi pemerintah.

Keamanan Terjamin: Sistem pengamanan yang ketat memudahkan pengawasan protokoler bagi pejabat tinggi negara atau daerah.

Kolega mempertanyakan terkait Pemko Medan dan DPRD Medan menginap apakah hanya untuk mengeluarkan Anggaran Perjalanan Dinas Luar Kota saja, kenapa tidak dalam kota saja sehingga berdampak peningkatan PAD Kota Medan.

Atau ada kesepakatan dengan pemilik The Hill Sibolangit?

Awak media masih melakukan penelusuran.

Tinggalkan Balasan

Follow WhatsApp Channel majalahceo.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Juga

Waka Polda Jabar Silaturahmi Kamtibmas ke Pondok Pesantren Cipasung, Perkuat Sinergi Polri dan Ulama
Jalin Komunikasi dan Kolaborasi Harmonis dengan Tokoh Agama, Wakapolda Jabar Silaturahmi ke Ponpes Cipasung
DPN Gelar Semarak Gebyar HUT ke-81 RI di Stadion Teladan Medan
Kado Pahit HUT RI ke – 81, Warga Miskin Medan Area Pengupas Bawang Dengan Upah Rp 3500 per Kilogram Keluhkan Tak Pernah Dapat Bantuan Lansia
Polres Kebumen Gandeng Generasi Muda Lewat Lawet Mobile Legends Cup, 1.040 Peserta Ikut Bertanding
Keracunan di Berastagi Harus Menjadi Peringatan Bagi Kota Medan, Dinas Kesehatan Di Minta Bentuk Satgas Khusus Periksa SPPG
Rasakan Penderitaan Rakyat, Rico Waas Di Minta Gelar Program Sapa Warga Bersama Warga Terdampak Tembok City View Di Kampung Baru, Medan Maimun
Wakil Bupati Mahmud Efendi Resmi Kukuhkan 35 Anggota Paskibraka Tapanuli Tengah Tahun 2026

Baca Juga

Minggu, 16 Agustus 2026 - 21:41 WIB

Waka Polda Jabar Silaturahmi Kamtibmas ke Pondok Pesantren Cipasung, Perkuat Sinergi Polri dan Ulama

Minggu, 16 Agustus 2026 - 21:35 WIB

Jalin Komunikasi dan Kolaborasi Harmonis dengan Tokoh Agama, Wakapolda Jabar Silaturahmi ke Ponpes Cipasung

Minggu, 16 Agustus 2026 - 19:35 WIB

DPN Gelar Semarak Gebyar HUT ke-81 RI di Stadion Teladan Medan

Minggu, 16 Agustus 2026 - 19:03 WIB

Kado Pahit HUT RI ke – 81, Warga Miskin Medan Area Pengupas Bawang Dengan Upah Rp 3500 per Kilogram Keluhkan Tak Pernah Dapat Bantuan Lansia

Minggu, 16 Agustus 2026 - 15:04 WIB

Keracunan di Berastagi Harus Menjadi Peringatan Bagi Kota Medan, Dinas Kesehatan Di Minta Bentuk Satgas Khusus Periksa SPPG

Tajuk Populer