Majalahceo.id l Medan – Tidak ada dialog, negosiasi, dan imbauan secara baik-baik oleh tim negosiator ehingga terjadi Tindakan Represif Satpam terhadap aktifis buruh perempuan saat Aksi Demo di Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
Rahmadsyah.dari Aliansi Wartawan Sumatera Utara (AWAS) mengatakan bahwa yindakan represif satpam yang terjadi tanpa adanya dialog, negosiasi, atau imbauan terlebih dahulu merupakan bentuk pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) pengamanan dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam penanganan massa aparat kepolisian secara hukum wajib mengedepankan tindakan preventif dan persuasif melalui tahapan yang terukur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dampak Absennya Dialog dan Negosiasi
Eskalasi Kekerasan Dan Tindakan Represifitas Satpam terhadap Aktifis Buruh Perempuan Dewan Peduli Negeri merusak legitimasi aparat penegak hukum sebagai pelindung masyarakat dan memperlebar jarak antara rakyat dan negara.
Tindakan represif aparat keamanan terhadap demonstran, khususnya pendemo perempuan, dinilai sebagai bentuk arogansi kekuasaan dan merupakan pelanggaran nyata terhadap Peraturan Kapolri (Perkap) serta Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengatur pengamanan unjuk rasa (PAM Unras).
Secara hukum dan aturan internal kepolisian, tindakan kekerasan dalam menangani aksi demonstrasi tidak dibenarkan karena bertentangan dengan beberapa regulasi utama:Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas):
Aturan ini secara tegas melarang anggota satuan Dalmas untuk bersikap arogan, terpancing oleh perilaku massa, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur, serta melakukan pelecehan atau memaki pengunjuk rasa.
Protap Dalmas tidak mengenal kondisi khusus yang melegitimasi tindakan represif.
Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian:
Penggunaan kekuatan harus tunduk pada prinsip legalitas, nesesitas (hanya jika benar-benar diperlukan), dan proporsionalitas (keseimbangan antara ancaman dan tindakan).
Tindakan kekerasan berlebihan atau yang tidak terukur merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.
Perkap No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum:
Mewajibkan aparat untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) serta menjaga keamanan peserta aksi, bukan sebaliknya melakukan kriminalisasi atau penganiayaan.
Tindakan kekerasan atau represif fisik terhadap kelompok rentan, termasuk pendemo perempuan, juga melanggar hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Fenomena eskalasi kekerasan dan tindakan represif aparat yang digunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk meredam kritik merupakan kajian serius dalam ilmu politik, sosiologi, dan hak asasi manusia.
Ketika ruang publik (civil space) menyusut, negara atau pemegang kekuasaan sering kali menggunakan otoritas koersifnya untuk mempertahankan status quo dan menundukkan suara-suara sumbang yang dinilai mengancam stabilitas atau kepentingan elite.
Mengapa Aparat Menjadi “Alat Kekuasaan”?Dalam sistem pemerintahan yang mengalami kemunduran demokrasi (democratic backsliding), pemisahan antara kepentingan negara (publik) dan kepentingan penguasa (elite) sering kali kabur.
Aparat keamanan (polisi/militer) bekerja dalam sistem komando yang ketat, di mana loyalitas ke atas sering kali mengorbankan fungsi mereka sebagai pelindung masyarakat.
Dampak Terhadap Demokrasi dan Masyarakat
Jika eskalasi ini terus dibiarkan tanpa adanya reformasi dan akuntabilitas, dampak jangka panjangnya meliputi:
Chilling Effect (Efek Gentar): Munculnya ketakutan massal di tengah masyarakat untuk bersuara.
Orang-orang mulai melakukan sensor diri (self-censorship) karena menganggap kritik memiliki konsekuensi yang terlalu mahal.
Erosi Kepercayaan Publik: Jarak antara rakyat dan aparat semakin menjauh. Aparat tidak lagi dipandang sebagai pengayom, melainkan sebagai ancaman atau musuh masyarakat.
Melemahnya Checks and Balances: Tanpa kritik dan oposisi yang kuat dari masyarakat sipil, jalannya pemerintahan akan kehilangan kontrol, yang membuka lebar celah bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Saat Ini Pendemo Perempuan Korban Tindakan Represifitas Satpam Disdik Sumut masih dalam perawatan Insentif di Rumah Sakit Siloam.
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.