Majalahceo.id | Tanjungbalai – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdyna menerima kunjungan DPD Partai Gerindra Sumut dipimpin Bendaharanya Meriyawaty Amelia Prasetio diruang kerja Kantor Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (13-10-2025).
Usai bertemu, selanjutnya Wakil Wali Kota bersama rombongan DPD Partai Gerindra melakukan kunjungan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) Yayasan Hijrah Bersama Masyarakat Kota Tanjungbalai yang berlokasi di gang Kampar, Lingkungan II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso.
Tiba dilokasi Wakil Wali Kota bersama rombongan DPD Partai Gerindra Sumut meninjau langsung pelaksanaan dapur SPPG tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Wali Kota, Muhammad Fadly menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata sinergitas dan kolaborasi Pemko Tanjungbalai bersama Partai Gerindra terhadap pemenuhan gizi generasi muda dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.
Menurutnya, penyediaan makanan sehat dan bergizi adalah langkah penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini.
“Program MBG ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemberian makanan bergizi kepada anak-anak, kami berharap keberadaan dapur SPPG program MBG ini bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah,” jelas Wakil Wali Kota.
Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan, semoga silaturahmi ini menjadi langkah awal untuk mempererat hubungan serta membuka peluang kerja sama yang konstruktif di masa yang akan datang, ungkap Muhammad Fadly.
“Harapan kami, langkah ini dapat mempercepat lahirnya generasi sehat, cerdas, dan siap bersaing menuju Indonesia Emas 2045 salah satunya melalui program MBG”, pungkas Wakil Wali Kota.
Usai mengunjungi SPPG Yayasan Hijrah Bersama Masyarakat, Wakil Wali Kota bersama rombongan DPD Partai Gerindra Sumut melanjutkan kunjungan ke Pasar TPO sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha dan ekonomi kerakyatan di daerah.***
