Bertemu Dirjen Keuda Kemendagri, Wali Kota Tanjungbalai Bahas Penguatan APBD Dalam Pengelolaan Keuangan dan Peningkatan Kemandirian Daerah

- Jurnalis

Jumat, 27 Februari 2026 - 20:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Majalahceo.id | Tanjungbalai – Upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendorong kemajuan daerah melalui penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat terus diwujudkan secara konsisten melalui langkah-langkah nyata, strategis dan terukur.

Komitmen tersebut ditunjukkan Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim yang turut didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung beserta pimpinan OPD dalam rangkaian agenda strategisnya melakukan pertemuan langsung bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. Agus Fatoni di Hotel Adimulia Medan, Kamis (26-2-2026)

Pertemuan tersebut dalam agenda kegiatan Fokus Group Discussion (FGD)/diskusi tentang pengelolaan keuangan daerah dan upaya peningkatan Kemandirian Daerah agar tidak tergantung terhadap dana transfer pusat dan peningkatan kapasitas fiskal daerah

Wali Kota Mahyaruddin menekankan bahwa pertemuan ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat.

“Kami bertemu dengan Pak Agus Fatoni (Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri) RI, untuk mendiskusikan beberapa hal strategis keberlanjutan pembangunan kota, ujar Wali Kota Mahyaruddin

Mahyaruddin juga mengatakan pertemuan kali ini juga berdiskusi lainnya berupa upaya apa saja yang telah dilakukan selama beliau menjabat yang dapat membantu kemandirian daerah

Kami juga membahas hal lain bagaimana menjaga keuangan daerah, khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berkelanjutan, dan berpihak pada percepatan pembangunan di Kota Tanjungbalai,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pembahasan pertama difokuskan pada sistem dan skema keuangan daerah ke depan, hal ini bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran dapat tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan riil daerah, serta mendukung program prioritas pembangunan.

Lebih lanjut, Wali Kota Mahyaruddin menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.

BACA SELENGKAPNYA:  Hadiri Ekspose Direktur RSUD dr. Tengku Mansyur, Wali Kota Tanjungbalai Tekankan Kualitas Layanan Kesehatan Sebagai Pilar Utama

Menurutnya, menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai, untuk semakin mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada saat ini.

“Dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, kami di daerah dituntut untuk lebih cermat, efektif, dan inovatif dalam mengelola APBD agar tetap mampu mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik,” ungkapnya

Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan seiring dengan arah kebijakan nasional.

“Alhamdulillah respon pak Dirjen baik, tentu akan terus berkoordinasi dan komunikasi terkait hal kami butuhkan,” tutup Wali Kota Mahyaruddin Salim.

Sementara itu, Dirjen Keuda, Agus Fatoni merespons positif berbagai hal yang disampaikan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam pertemuan bersama Wali Kota

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan upaya-upaya untuk melakukan percepatan kemandirian daerah dengan updating data yang dapat mendongkrak peningkatan penerimaan dari Dana Alokasi Umum, mengurangi angka stunting dengan lebih mengaktifkan posyandu, OPD teknis dan menggerakkan semua OPD utk melakukan sinergitas utk mendongkrak kemandirian fiskal.

Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemko Tanjungbalai dalam mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Kami mendukung upaya optimalisasi APBD, termasuk melalui skema pemanfaatan aset daerah, BUMD, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Agus Fatoni.

Agus Fatoni menegaskan bahwa optimalisasi APBD dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis, termasuk mendorong kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sektor-sektor potensial.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak lain dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah sekaligus peningkatan PAD),” ungkapnya. ***

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel majalahceo.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Juga

Perumda Tirta Jaya Mandiri Perkuat Layanan Air Bersih Melalui Pemasangan Jaringan Pipa Jalur Cikidang
Adanya Pengembalian Kerugian Negara Bernilai Ratusan Juta Rupiah, Kades Air Joman Baru Lolos Dari Jerat Hukum
Wujud kepedulian Sosial, Perumda TJM Sukabumi distribusikan 500 Paket daging Qurban
Pemko Tanjungbalai Raih Penghargaan Opini WTP 3 Kali Berturut-turut dari BPK RI.
Polsek Cikalong Wetan Ajak Masyarakat Perkuat Kamtibmas dan Tingkat kan Kewaspadaan Lingkungan 
Bangun Kepercayaan Publik, DLH  Asahan Harus Transparan Dalam Penggunaan Retribusi Sampah
Pemerintah Kota Tanjungbalai Serahkan Bantuan Sapi Qurban Kemasyarakatan Presiden Prabowo Subianto di Masjid As Salamah.
Gema Takbir Bergema di Kota Tanjungbalai, Plh. Wali Kota Bersama Forkopimda Lepas Pawai Takbir Idul Adha 1447 H/2026 M.
Berita ini 5 kali dibaca

Baca Juga

Sabtu, 30 Mei 2026 - 19:35 WIB

Perumda Tirta Jaya Mandiri Perkuat Layanan Air Bersih Melalui Pemasangan Jaringan Pipa Jalur Cikidang

Sabtu, 30 Mei 2026 - 17:14 WIB

Adanya Pengembalian Kerugian Negara Bernilai Ratusan Juta Rupiah, Kades Air Joman Baru Lolos Dari Jerat Hukum

Jumat, 29 Mei 2026 - 13:22 WIB

Pemko Tanjungbalai Raih Penghargaan Opini WTP 3 Kali Berturut-turut dari BPK RI.

Kamis, 28 Mei 2026 - 22:02 WIB

Polsek Cikalong Wetan Ajak Masyarakat Perkuat Kamtibmas dan Tingkat kan Kewaspadaan Lingkungan 

Kamis, 28 Mei 2026 - 14:33 WIB

Bangun Kepercayaan Publik, DLH  Asahan Harus Transparan Dalam Penggunaan Retribusi Sampah

Tajuk Populer