Pemko Medan Dan DPRD Medan Kompak Menghamburkan Uang Rakyat, Ada Apa? Di The Hill Sibolangit Dan Asiang

- Jurnalis

Selasa, 4 Agustus 2026 - 13:11 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🤝 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Dukung

Pemko Medan Dan DPRD Medan Kompak Menghamburkan Uang Rakyat, Ada Apa? Di The Hill Sibolangit Dan Asiang (Dok-Foto)

Pemko Medan Dan DPRD Medan Kompak Menghamburkan Uang Rakyat, Ada Apa? Di The Hill Sibolangit Dan Asiang (Dok-Foto)

Majalahceo id l Medan – Ketika eksekutif dan legislatif tunduk pada oligarki kapital, kondisi tersebut merupakan bentuk bajakan negara (state capture), di mana kebijakan publik tidak lagi melayani rakyat, melainkan dikendalikan oleh segelintir elit pemilik modal besar.

Aturan dan undang-undang dibuat hanya untuk menguntungkan bisnis para pemilik modal besar.

Suara rakyat diabaikan karena kekuasaan politik disetir oleh kekuatan uang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kekayaan negara dikuasai oleh sedikit orang, sementara rakyat kecil semakin kesulitan.

Pemko Dan DPRD Medan sepakat membuat kegiatan di The Hills Sibolangit.

Kenapa Harus di The Hills Sibolangit??

The Hill Hotel & Resort Sibolangit adalah akomodasi liburan bernuansa alam di Sumatra Utara yang dikelola di bawah Capital Group Medan milik pengusaha Rusli Ali (Asiang).

Kebijakan Pemko Medan dan DPRD Medan di The Hill Sibolangit menginap di The Hill Sibolangit di pertanyakan.

Menginap di Hotel memang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa perhotelan, namun penggunaan anggaran negara harus tetap mematuhi batas kewajaran dan aturan efisiensi dinas.

Namun Mengapa The Hill Sibolangit menjadi Pilihan Pemko Medan dan DPRD Medan?

Pajak hotel dipungut sekitar 10% dari biaya sewa kamar yang dibayarkan dan masuk langsung ke kas daerah.

Kegiatan perjalanan dinas juga menghidupkan sektor pendukung seperti restoran dan transportasi lokal.

Anggaran menginap pejabat diatur ketat oleh Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian Keuangan atau peraturan kepada daerah agar tidak boros.

Penggunaan hotel dibatasi hanya untuk kegiatan resmi yang benar-benar memerlukan fasilitas luar kantor, bukan untuk pengeluaran yang tidak perlu.

Keuntungan utama pemerintah menginap di hotel mewah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah peningkatan penerimaan pajak daerah, dorongan ekonomi lokal, serta dukungan fasilitas berkualitas tinggi.

BACA SELENGKAPNYA:  Kapolsek Cikalong Wetan Buka Turnamen Sepak Bola Bhayangkara CUP Antar RW diDesa Mekarjaya, Pererat Silaturahmi dan Jaring Bibit Atlet Muda 

Manfaat Pajak dan Ekonomi

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT): Hotel mewah mengenakan tarif pajak yang lebih besar karena nilai transaksi atau harga kamar yang tinggi, sehingga setoran pajak ke kas daerah ikut membesar.

Pajak Restoran: Kegiatan makan dan minum pejabat di restoran hotel mewah juga menyumbang tambahan pajak daerah yang memperkuat PAD.

Perputaran Ekonomi: Transaksi besar ini membantu bisnis lokal dan menjaga kelangsungan kerja warga sekitar yang bekerja di sektor pariwisata.

Manfaat Operasional dan Citra Fasilitas Rapat Memadai: Hotel mewah menyediakan ruang pertemuan besar dan internet cepat yang mendukung kinerja acara resmi pemerintah.

Keamanan Terjamin: Sistem pengamanan yang ketat memudahkan pengawasan protokoler bagi pejabat tinggi negara atau daerah.

Kolega mempertanyakan terkait Pemko Medan dan DPRD Medan menginap apakah hanya untuk mengeluarkan Anggaran Perjalanan Dinas Luar Kota saja, kenapa tidak dalam kota saja sehingga berdampak peningkatan PAD Kota Medan.

Atau ada kesepakatan dengan pemilik The Hill Sibolangit?

Awak media masih melakukan penelusuran.

Follow WhatsApp Channel majalahceo.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Juga

Wujud Kepedulian TNI AU, Lanud Husein Sastranegara Kirim Bantuan untuk Korban Bencana di NTT
Polres Cimahi Musnahkan 15 ribu Botol Miras, OKT dan Ratusan Knalpot Brong
20 Tahun Menanti, Jembatan Garuda Merah Putih Akhirnya Hubungkan Dua Desa di Kudus
Juniarso Ridwan Serap Aspirasi Warga Cicendo, Pendidikan hingga Infrastruktur Jadi Perhatian
Saurlin Komnas HAM Soroti Kematian Bambang, Konflik Agraria dan RUU Perampasan Aset: Jangan Jadi Bumerang Hukum
Pemkab Tapanuli Tengah Dorong Regulasi Pemulihan Pascabencana dan Optimalisasi PAD Sektor Kelautan
Medan Gotham City, Mohon Atensi Kapolsek Medan Kota, Kereta Pendemo Di Gasak Maling Saat Istirahat di Kantor SPSI AGN Sumut
Selamatkan PAD Kota Medan, Mohon Atensi Pansus PAD, Segel Bangunan Di Jalan Gedung Arca Tanpa PBG Dan SLF, dan Usut Perobohan Masjid AL Iqra’ ITM Kota Medan

Baca Juga

Kamis, 3 September 2026 - 11:10 WIB

Wujud Kepedulian TNI AU, Lanud Husein Sastranegara Kirim Bantuan untuk Korban Bencana di NTT

Kamis, 3 September 2026 - 07:30 WIB

Polres Cimahi Musnahkan 15 ribu Botol Miras, OKT dan Ratusan Knalpot Brong

Kamis, 3 September 2026 - 07:08 WIB

20 Tahun Menanti, Jembatan Garuda Merah Putih Akhirnya Hubungkan Dua Desa di Kudus

Rabu, 2 September 2026 - 23:09 WIB

Juniarso Ridwan Serap Aspirasi Warga Cicendo, Pendidikan hingga Infrastruktur Jadi Perhatian

Rabu, 2 September 2026 - 22:20 WIB

Pemkab Tapanuli Tengah Dorong Regulasi Pemulihan Pascabencana dan Optimalisasi PAD Sektor Kelautan

Tajuk Hari Ini