Majalahceo.id | Tanjungbalai – Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung mewakili Pemerintah Kota (Pemko) menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka review standar pelayanan publik serta advokasi penilaian kabupaten/kota pangan aman tahun 2026, kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bapperida Kota Tanjungbalai, Rabu (8-4-2026).
Forum ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat komitmen lintas sektor dalam mewujudkan keamanan pangan di Kota Tanjungbalai.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung mewakili Wali Kota menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai pada prinsipnya sangat mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, terlebih, Kota Tanjungbalai dipercaya menjadi perwakilan dalam penilaian kabupaten/kota pangan aman tahun 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah Kota Tanjungbalai telah berkomitmen dengan melibatkan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai lini sektor utama, yakni Bapperida, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan (DPPPK),” ujarnya.
Nurmalini menjelaskan, pihaknya akan berupaya secara maksimal menciptakan berbagai inovasi guna menjamin keamanan pangan di Tanjungbalai, berbagai program dan kegiatan telah dirancang, termasuk melalui peran Bapperida dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi.
“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat, khususnya anak-anak di Kota Tanjungbalai, dapat mengonsumsi makanan yang aman dan sehat, dengan demikian, diharapkan dapat terwujud generasi emas yang berkualitas di masa mendatang,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat semakin kuat dalam mendukung terwujudnya sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan di Kota Tanjungbalai sehingga terwujud Tanjungbalai Elok Maju Agamais dan Sejahtera.
Program Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan salah satu kegiatan untuk menjamin Pangan Aman from farm to table yang membutuhkan peran aktif dan kontribusi dari berbagai pihak untuk menyelaraskan persepsi dalam mengawal Keamanan Pangan secara komprehensif, pungkas Nurmalini.***
