1. Mendesak Walikota Medan untuk segera mencopot dan mengevaluasi Kepala Disdukcapil beserta jajarannya karena dinilai gagal membawa perubahan. Program yang berjalan dianggap hanya sistem lama yang tidak efektif dan memakan biaya tanpa hasil nyata.
2. Menuntut pelayanan yang cepat dan mudah dalam penerbitan KTP, KK, dan dokumen lainnya agar tidak lagi menyulitkan masyarakat.
3. Membentuk Tim Independen yang melibatkan akademisi, aktivis, wartawan, dan masyarakat untuk mengawasi kinerja birokrasi Pemko Medan agar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh warga.
4. Mendesak DPRD Kota Medan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memanggil Kepala Disdukcapil dan mempertanggungjawabkan soal inovasi serta reformasi pelayanan yang sejauh ini belum terlihat dampak positifnya.
Ancaman Aksi Lebih Besar
DPW JPKP Sumatera Utara menegaskan, jika persoalan ini tidak disikapi secara serius dan transparan, maka organisasi siap menggelar aksi lanjutan dengan massa yang jauh lebih besar di depan Kantor Walikota dan DPRD.
“Bagi kami, mendiamkan persoalan pelayanan publik yang buruk sama saja dengan kejahatan terhadap masyarakat. Kami tidak akan berhenti sampai pelayanan di Disdukcapil Medan benar-benar diperbaiki,” tegas Roger.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
