MajalahCeo.id I Tapteng (Sumut) – Pandan — Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Mahmud Efendi secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Penyegaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Bencana pada Rabu, 19 Agustus 2025 di Pia Hotel Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kegiatan strategis ini diinisiasi untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan dalam melindungi perempuan, anak, dan kelompok rentan, khususnya di tengah masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana yang melanda wilayah Tapanuli Tengah pada 25 November 2025 lalu.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Mahmud Efendi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI dan Yayasan PULIH atas perhatian dan sinergi yang diberikan bagi masyarakat Tapanuli Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pada situasi bencana, baik pada masa darurat maupun masa pemulihan, perempuan dan anak lebih rentan mengalami kekerasan. Untuk itu, perlu ada upaya yang kita lakukan bersama dalam melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan maupun kejahatan lainnya,” tegas Mahmud Efendi.
Wakil Bupati juga menekankan bahwa pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor, yang menuntut koordinasi optimal dari setiap perangkat daerah dan lembaga terkait. Pelatihan penyegaran ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang telah diberikan pada Juli 2026 lalu, agar para petugas di lapangan semakin matang dalam mengimplementasikan tugas penanganan.
Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA RI, Irjen Pol (Purn.) Desy Adriani, menyoroti pentingnya ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok rentan, meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta lanjut usia agar intervensi kebijakan tepat sasaran. Ia juga mengingatkan adanya potensi risiko peningkatan kekerasan berbasis gender serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam situasi krisis.
Direktur Yayasan PULIH, Dr. Livia Iskandar, M.Sc., menambahkan bahwa program penguatan layanan perlindungan ini menyasar wilayah terdampak di Sumatera, meliputi Kabupaten Agam, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Melalui kaji cepat (rapid assessment) yang telah dilakukan, Yayasan PULIH berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah, termasuk memperkuat layanan dukungan psikologis bagi masyarakat terdampak.
Pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Tapanuli Tengah, serta instansi terkait lainnya. Materi pelatihan mencakup pencegahan KBG, perlindungan kelompok rentan, isu TPPO, perkawinan anak, hingga penguatan koordinasi lintas sektor dan layanan psikologis.
Rangkaian acara pembukaan ditutup dengan pelaksanaan rapat koordinasi serta prosesi tukar cenderamata antara Pemkab Tapanuli Tengah dan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA RI sebagai simbol eratnya kolaborasi lintas instansi.
Turut hadir dalam acara pembukaan ini antara lain Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA RI, Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Direktur Pelayanan Kelompok Rentan Kemenkes RI, Kepala Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, unsur Forkopimda Tapteng dan yang mewakili
Kepala Dinas PPPA Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala Unit PPA Polres Tapteng, para Pimpinan OPD, serta organisasi masyarakat.
