Majalahceo.id l Medan – Program Sapa Warga adalah program jemput bola yang diinisiasi oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, untuk turun langsung ke lapangan guna mendengarkan, menampung, dan mengeksekusi aspirasi serta keluhan masyarakat Kota Medan secara cepat.
Berdasarkan Informasi yang dihimpun awak media Pedagang Pagaruyung tidak pernah di undang oleh Walikota Medan, pihak Kecamatan Medan Petisah, maupun Pihak Kelurahan Petisah Tengah.
“Kami tidak pernah di undang program sapa warga di Kecamatan Medan Petisah, padahal kami ini anak aksi Petisah Tengah, yang cari makan di kampung kami sendiri di tempat kami di lahirkan dan di besarkan, uri – uri kamipun di tanam disini,” ungkap Rahmad Ketua Aliansi Wartawan Sumatera Utara (AWAS) yang juga Mantan Ketua Pedagang Pagaruyung dan warga Lingkungan VII Petisah Tengah, Sabtu (3/10/2026)
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Lanjut Rahmad mengatakan bahwa keberadaan Kuliner UMKM Pagaruyung yang berada di Little India Kampung Madras Jl Pagaruyung Kelurahan Petisah Tengah adalah Kawasan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang pernah di resmikan Rahudman Harahap Walikota Medan saat itu pada tahun 2010., Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara juga pernah meluncurkan zonasi pedagang kaki lima (PKL) atas upaya menciptakan kenyamanan dan estetika kota di kawasan kuliner Pagaruyung, Jalan Zainul Arifin Medan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.5/2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas PKL di Kota Medan.
“Harusnya UMKM Kuliner Pagaruyung Little India Kampung Madras harusnya di bina bukan di binasakan Satpol PP Kota Medan dengan memberikan surat “penggusuran”, katanya.
Lanjut Rahmad mengatakan bahwa apabila penggusuran terjadi maka dirinya akan melakukan aksi demo
“Kita akan turun kejalan apabila Satpol PP Kota Medan melakukan penggusuran,” pungkasnya.
Sebelumnya Tujuan dan Fungsi Program Sapa Warga:
• Menyerap Aspirasi Langsung: Menjadi ruang dialog terbuka bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan sehari-hari tanpa hambatan birokrasi.
• Eksekusi Cepat: Melibatkan langsung pimpinan perangkat daerah (organisasi perangkat daerah/OPD) saat turun ke lapangan agar keluhan warga bisa langsung ditindaklanjuti.
• Fokus Isu Utama: Menangani berbagai permasalahan krusial seperti:
• Penanganan banjir dan perbaikan drainase
• Keamanan lingkungan (termasuk rencana pemasangan 10.000 CCTV di seluruh kecamatan)
• Administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan (seperti program Tebus Ijazah)
• Masalah sosial, UMKM, persampahan, jalan rusak, hingga rumah tidak layak huni (RTLH).
• Verifikasi data bantuan sosial melalui SIKS-NG atau aplikasi terkait.






















