Malajahceo.id | Tanjungbalai – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Tanjungbalai dalam agenda menyampaikan nota pengantar Wali Kota Tanjungbalai atas rancangan peraturan daerah Kota Tanjungbalai tahun 2026 tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kota Tanjungbalai pada perusahaan perseroan daerah bank pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2026-2030 yang berlangsung di Aula DPRD Kota Tanjungbalai, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang dipimpin ketua DPRD Kota Tanjungbalai Tengku Eswin didampingi Wakil Ketua Safri Sahputra juga dihadiri para anggota DPRD, Forkopimda atau mewakili, Pimpinan OPD, Camat serta Lurah dilingkungan Pemko Tanjungbalai.
Dalam nota pengantarnya, Wakil Wali Kota Fadly Abdina menyampaikan pemerintah daerah senantiasa berkomitmen untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui instrumen investasi daerah berupa penyertaan modal pemerintah pada badan usaha milik daerah (BUMD), dalam hal ini adalah perusahaan perseroan daerah bank pembangunan daerah Sumatera Utara (Bank Sumut).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan regulasi perbankan terkini, terdapat tuntutan penguatan modal inti bagi perbankan guna mencapai kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI), sebagai salah satu pemegang saham, pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki tanggung jawab moral dan finansial untuk memberikan komitmen penambahan modal secara berkelanjutan. selain itu, langkah ini sangat krusial guna menjaga persentase kepemilikan saham pemerintah daerah agar tidak tergerus (terdilusi) akibat penambahan modal dari pemegang saham daerah lainnya, jelasnya.
“Sesuai dengan amanat pasal 78 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, secara tegas diatur bahwa setiap penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan daerah, oleh karena itu, kehadiran Ranperda ini menjadi landasan hukum utama sebelum investasi tersebut dilaksanakan secara formal,” kata Wakil Wali Kota.
Lanjut Wakil Wali Kota, melalui nota pengantar ini, kami sampaikan pokok-pokok materi substansi dari ranperda ini sebagai berikut yakni rekam jejak investasi, hingga tahun anggaran 2021, total kumulatif penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Bank Sumut telah mencapai Rp 31.310.230.000,00.
Selanjutnya, rencana penyertaan modal periode 2026-2030, Pemerintah Kota Tanjungbalai merencanakan penambahan modal baru dengan total nilai
Rp 5.356.789.320,00.
Untuk mekanisme penganggaran, Wakil Wali Kota mengatakan nilai investasi tersebut setara dengan 15% dari alokasi dividen tunai yang diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai, investasi ini akan dikucurkan secara bertahap selama 5 tahun anggaran, yaitu mulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, dengan nilai Rp 1.071.357.864,00 per tahunnya.
“Ranperda ini juga memuat ketentuan antisipatif, di mana alokasi tahunan dapat disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah meyakini bahwa dengan penguatan struktur permodalan ini, Bank Sumut akan memiliki kapasitas pembiayaan yang jauh lebih besar untuk menyentuh sektor-sektor produktif, terkhusus para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kota Tanjungbalai,” sebut Wakil Wali Kota.
Karenanya, hubungan timbal balik ini pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan
setoran dividen ke kas umum daerah sebagai penopang kapasitas fiskal pembangunan kota tercinta, tutup Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina.
Usai penyampaian nota pengantar, ketua DPRD Tengku Eswin menskor rapat dan dilanjutkan dengan kembali dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang Ranperda Tahun 2026, Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumut 2026-2030.
Komentar