Majalahceo.id l Medan – Aliansi Masyarakat Peduli Buruh Indonesia (AMPIBI) Menggelar Aksi Demo Rutin di Kantor Walikota Medan, Aksi ini dinamakan Aksi Rutin Mimbar Orasi, “Medan Sedang Tidak Baik Baik Saja, Upah Murah Dan Zona Merah K3”,
Aliansi Masyarakat Peduli Buruh Indonesia (AMPIBI)embaca pernyataan sikap yang di terima langsung oleh Walikota Medan melalui Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Bapak Ramaddan, SKM.
Kepada Yth:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Bapak Presiden Republik Indonesia.
2. Bapak Mentri Tenang Kerja Republik Indonesia.
3. Bapak Mentri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
4. Ketua DPRD Sumut
5. Bapak Gubernur Sumut
6. Bapak Kapolda Sumut
7. Bapak Walikota Medan
8. Ketua DPRD Medan
9. Ketua Komisi 1 DPRD Medan
10. Ketua Komisi 4 DPRD Medan
Di Tempat
*PERNYATAAN SIKAP*
*ALIANSI MASYARAKAT PEDULI BURUH INDONESIA (AMPIBI)*
Kami, Aliansi Masyarakat Peduli Buruh Indonesia (AMPIBI), menyatakan sikap tegas atas 7 tuntutan yang kami sampaikan dalam Aksi 18 – 21 Mei 2026 di Kota Medan:
*1. Mendukung Penuh Penghapusan Outsourcing dan Pembentukan Satgas PHK*
Kami mendukung program kerja Presiden RI untuk menghentikan praktik outsourcing yang merugikan buruh. Satgas PHK harus dibentuk dan bekerja nyata untuk mencegah pemutusan hubungan kerja sepihak serta menjamin hak pesangon buruh terpenuhi. Kesejahteraan upah bukan lagi wacana, harus naik sesuai kebutuhan hidup layak di Kota Medan.
*2. Tegakkan K3 sebagai Hak Dasar Buruh*
Keselamatan dan Kesehatan Kerja bukan biaya, tapi hak dasar setiap pekerja. Kami mendukung penuh program kerja Menteri Ketenagakerjaan RI dan menuntut agar setiap perusahaan di Medan menerapkan standar K3 tanpa kompromi. Nyawa buruh tidak bisa ditukar dengan target produksi.
*3. Walikota Medan Harus Bertindak Konkret*
Kami mendesak Walikota Medan segera membentuk Satgas PHK Kota Medan dan Dewan K3 Kota Medan. Tindakan terhadap perusahaan yang menerapkan upah murah dan melanggar hak buruh harus dilakukan sekarang, bukan ditunda-tunda. Ya Medan tidak boleh jadi surga bagi pengusaha nakal.
4. Pemerintah harus mengecek dan memastikan bahwa Efisiensi yang dibuat dan di putuskan Perusahaan telah sesuai dengan aturan Hukum.
*5. Audit Ketat SMK3 dan PJK3 di Seluruh Perusahaan*
Lingkungan kerja yang aman hanya bisa terwujud jika SMK3 dan PJK3 diaudit secara transparan dan independen. Kami menuntut audit menyeluruh terhadap pengelolaan limbah, AMDAL, dan Andalalin di setiap perusahaan. Jangan biarkan perusahaan lolos dengan laporan fiktif.
*6. Usut Tuntas Dugaan Kebocoran PAD Kota Medan*
Kami menuntut transparansi dan audit terhadap dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Air Bawah Tanah, reklame hotel, restoran, parkir, dan sektor lainnya. Uang rakyat harus kembali untuk rakyat, bukan hilang di tengah jalan.
7. Setop Penebang Ribuan Pohon di Kota Medan demi kepentingan Proyek.
—
*Penutup*
Aksi ini bukan sekadar seremonial. Kami akan mengawal 7 tuntutan ini sampai ada jawaban dan tindakan nyata dari pemerintah pusat, Pemprov Sumut, dan Pemko Medan. Jika tuntutan buruh diabaikan, maka perlawanan akan terus berlanjut.
*Hidup Buruh! Hidup Rakyat!*
Medan, 18 Mei 2026
*Aliansi Masyarakat Peduli Buruh Indonesia – AMPIBI*
Kordinator Aksi :
1. Johan Merdeka
2. Awaluddin Pane
3. Rahmadsyah
4. Izhar Daulay
5. Pingki Karsizu
