MajalahCeo.id I Tapteng (Sumut) -Pandan – Ratusan massa mengatasnamakan Gerakan Pemuda dan Masyarakat Tapanuli Tengah Bersatu menggelar aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng), Selasa (2/9/2025).
Awalnya massa berangkat dari lapangan GM Panggabean Jalan FL Tobing sambil membawa spanduk bertuliskan “Jangan Hambat Pembangunan Tapteng Ini” mereka menuju kantor DPRD Tapteng.
Selain itu, massa juga menegaskan menolak penambahan atau pemberian tunjangan anggota DPR di tengah kondisi negara yang sedang mengalami efisiensi anggaran.
Para demonstran juga menuntut agar anggota DPRD segera mengevaluasi diri atau rakyat akan terus menyuarakan perlawanan di jalanan hingga suara rakyat benar-benar didengar.
Terlihat Kapolres Tapteng, AKBP Wahyu Endrajaya langsung memimpin pengawalan aksi tersebut bersama ratusan personil Polres Tapteng.
Orator aksi, Doni Dwi Prabowo didampingi orator lainnya menyampaikan secara khusus untuk Anggota DPRD Tapteng yang dinilai kerap mempersoalkan hal kecil dan tidak substansial ketimbang hal yang lebih besar.
“Anggota DPRD kita bahkan terkesan lambat menetapkan RAPBD Tapteng tahun 2025,” ujar Doni.
Ia menilai, anggota DPRD Tapteng, bahkan mementingkan penambahan tunjangan di tengah kondisi daerah yang masih banyak persoalan ekonomi dan pembangunan.
“DPRD Tapteng kita nilai kerap mempersoalkan hal kecil dan tidak substansial ketimbang hal yang lebih besar. Bahkan terkesan lambat menetapkan RAPBD Tapteng 2025,” katanya.
Menurutnya, DPRD Tapteng tidak fokus pada kepentingan rakyat, melainkan hanya memperbesar masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat dan bijaksana.
Rizky Enda Chaniago orator aksi lainnya juga mempertanyakan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang diutang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp70 miliar yang dinilai tidak jelas peruntukannya hingga saat ini.
“Patus kami pertanyakan, hingga kini, masyarakat tidak pernah mendapatkan kejelasan tentang realisasi dana PEN senilai Rp 70 miliar itu,” ucapnya.
Justru, sambung Rizky Enda, DPRD Tapteng sebagai lembaga pengawasan tidak pernah membahas secara terbuka terkait soal dana PEN ini.
“Dana pinjaman itu itu seharusnya digunakan secara transparan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk pemulihan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Orator lainnya, Irsan Sinaga, juga mempertanyakan sikap DPRD Tapteng terkait kasus dugaan penggelapan aset daerah yang menyeret oknum anggota DPRD yang hingga kini, persoalan serius terkait dugaan penggelapan mobil dinas itu tidak pernah dibahas dalam forum DPRD.
“Maka itu, kami menilai DPRD Tapteng justru terkesan menutup mata atas kasus yang merugikan daerah dan uang rakyat itu,” ucapnya.
Dedi Manullang orator aksi lainnya menambahkan, DPRD Tapteng telah gagal menjalankan 3 fungsinya sebagai wakil rakyat yaitu, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
“DPRD Tapteng tidak lagi berpihak kepada rakyat dan lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi, mempermasalahkan hal kecil dan menghambat jalannya pemerintahan,” katanya.
Ia juga menegaskan, transparansi dan akuntabilitas tidak dijalankan DPRD Tapteng, hal itu dibuktikan dari tidak jelasnya dana PEN Rp 70 miliar dan diamnya DPRD terkait kasus penggelapan aset daerah.
“Kondisi ini, DPRD Tapteng telah kehilangan kepercayaan publik dan berpotensi merusak stabilitas pemerintahan daerah,” ujarnya.
Akhirnya, tuntutan aksi diterima Wakil Ketua DPRD, Joneri Sihite dari Fraksi Golkar, Joshua Habeahan dan Antonius Hutabarat dari Fraksi Nasdem, dan Herman Hulu dari Fraksi Gerindra dan berjanji akan membahas seluruh tuntutan aksi.
