Majalahceo.id | Tanjungbalai – Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina menghadiri Lokakarya Musyawarah tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pimpinan Wilayah (BPW) Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Sumatera Utara bertempat di Grand Singgie Hotel, Kota Tanjungbalai, Sabtu (15-11-2025).
Lokakarya Musyawarah BPW PISPI kali ini mengangkat tema “Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional Guna Pengendalian Inflasi Daerah”. Hal ini sebagai bentuk kontribusi dan komitmen akademisi dan praktisi pertanian dalam menjawab tantangan panjang di daerah.
Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai yang juga Ketua BPW PISPI Sumut, Muhammad Fadly Abdina dalam sambutannya menyampaikan bahwa ketahanan pangan tidak hanya tergantung pada produksi tetapi juga pada tata kelola distribusi, pemanfaatan teknologi serta kolaborasi yang berkelanjutan antar lembaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Harapannya, lokakarya ini menghasilkan dan memberi rekomendasi nyata bagi Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas pangan karena karena keberhasilan pengendalian inflasi sangat ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian, ujar Fadly.
Selanjutnya, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim sangat mengapresiasi terlaksana kegiatan lokakarya yang digelar oleh BPW PISPI Sumut, hal ini sebagai bentuk dukungan kepada Pemko Tanjungbalai sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan pangan.
Menurutnya, tantangan inflasi dapat ditekan jika daerah mampu memperkuat produksi komoditas pangan strategis dan menciptakan rantai pasok yang efisien, ucap Wali Kota Mahyaruddin.
Ia juga menegaskan melalui kegiatan ini, BPW PISPI Sumut berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengawal ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong peningkatan kapasitas petani, tutup Wali Kota Mahyaruddin Salim.
Sebagai bentuk dukungan dan komitmen BPW PISPI Sumut, rekomendasi dari lokakarya yang disusun menjadi dokumen yang dapat digunakan sebagai masukan untuk kebijakan pengendalian inflasi daerah.***
