Majalahceo id l Medan – Permintaan kepada DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) adalah langkah konkret fungsi pengawasan dan representasi DPRD untuk menjembatani keluhan masyarakat dengan pihak terkait.
Johan Merdeka, Rahmadsyah, Izhar Daulay, Awaluddin Pane, Pingki Aktifis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Buruh Indonesia (AMPIBI) meminta DPRD Medan menindak lanjuti aspirasi mereka dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kota Medan
“Kita mau aspirasi kita di tindak lanjut oleh DPRD Kota Medan, sehingga melahirkan Rekomendasi yang harus di laksanakan Walikota Medan,” ungkapnya.
Sebelumnya di beritakan bahwa Kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah hilangnya potensi penerimaan kas daerah yang seharusnya diterima dari pajak, retribusi, atau pengelolaan aset, akibat lemahnya pengawasan, data wajib pajak tidak akurat, atau praktik ilegal (pungutan liar).
Contohnya meliputi parkir liar, wajib pajak membandel, serta belum berizinnya usaha.
Lemahnya pengawasan, sistem pungutan yang tidak terintegrasi, koordinasi antar instansi yang kurang, serta kurangnya transparansi data.
Kebocoran PAD pada pengelolaan sektor parkir, retribusi pasar, dan pajak daerah yang tidak maksimal, yang kemudian memicu ketidakpuasan masyarakat, hal ini mendorong Aliansi Masyarakat Peduli Buruh Indonesia (AMPIBI) turun ke jalan.
Johan Merdeka bersama Awaluddin Pane, Pingki, Rahmadsyah Aktifis dan Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Buruh Indonesia (AMPIBI)mengatakan akan menggelar aksi demo terkait kebocoran PAD di Kota Medan.
“Kita akan menggelar Aksi Demo karena Lemahnya Pengawasan dan Penindakan oleh SKPD Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas Walikota Medan sehingga maraknya kebocoran PAD di Kota Medan,” ungkapnya, Senin (9/5/2026)
AMPIBI akan melaksanakan aksi demo pada :
Hari/Tanggal : Senin s/d Kamis, 18, 19, 20 Mei 2026
Pukul : 08.00 Wib s/d 18.00 Wib
Tujuan Aksi : Kantor Bapenda Kota Medan, Kantor Walikota Medan, Cambridge, Hotel Santika, Sun Plaza
Jumlah Massa : 200 orang.
Adapun Tuntutan Aksi adalah :
1. Mendukung program Kerja Presiden RI dalam hal Satgas PHK, Hapuskan Outsourcing dan Kesejahteraan Upah
2. Mendukung Program Kerja Menaker RI dalam hal K3
3. AMPIBI meminta kepada Bapak Walikota Medan dalam hal pembentukan Satgas PHK Kota Medan, pembentukan Dewan K3 Kota Medan, Hapuskan Outsourcing dan tidak ada upah murah di Kota Medan
4. Mengaudit SMK3 dan PJK3 di tiap perusahaan (Limbah, AMDAL dan ANDAL Lalin)
5. Dugaan Kebocoran PAD Kota Medan dari pajak Air Bawah Tanah, Reklame Hotel, Restoran, Pajak Parkir dll.
