Majalah CEO | Semarang — Memasuki puncak musim kemarau 2026, Kodam IV/Diponegoro memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penguatan dilakukan melalui optimalisasi satuan kewilayahan mulai dari Korem, Kodim, Koramil hingga Babinsa, dengan mengedepankan langkah pencegahan, deteksi dini, patroli, edukasi masyarakat, kesiapan personel dan peralatan, koordinasi lintas sektor serta respons cepat apabila terjadi kebakaran.
Kesiapsiagaan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya kerawanan kebakaran selama musim kemarau. Hingga 23 Agustus 2026, tercatat 232 kejadian Karhutla di Jawa Tengah yang berdampak terhadap sekitar 194 hektare lahan dan 213 hektare kawasan hutan. Sementara di DIY, hingga 26 Agustus tercatat 46 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan luas terdampak sekitar 45,97 hektare. Kondisi kering, vegetasi yang mudah terbakar dan aktivitas manusia menjadi faktor yang perlu terus diantisipasi. BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta juga menetapkan seluruh wilayah DIY dalam kategori Awas potensi Karhutla periode 23–29 Agustus 2026.
Merespons kondisi tersebut, satuan kewilayahan Kodam IV/Diponegoro telah memperkuat patroli dan pemantauan kawasan rawan, khususnya hutan, lahan pertanian, perkebunan, semak belukar, lereng pegunungan dan wilayah yang memiliki potensi kebakaran. Babinsa yang berada langsung di tengah masyarakat menjadi unsur penting dalam melakukan pemantauan kondisi wilayah sekaligus membangun komunikasi dengan perangkat desa dan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Upaya pencegahan juga dilakukan melalui komunikasi sosial dan edukasi kepada masyarakat. Babinsa mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan serta segera melaporkan apabila menemukan kepulan asap maupun titik api. Pendekatan tersebut menjadi penting karena sebagian kebakaran berawal dari aktivitas manusia yang tidak terkendali, terutama ketika kondisi lahan sangat kering.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Kodam IV/Diponegoro menyiagakan personel dan peralatan pemadaman cepat melalui jajaran satuan kewilayahan guna mendukung pemerintah daerah dan BPBD. Kekuatan tersebut diprioritaskan untuk membantu menangani titik api di kawasan hutan, lahan kering, perbukitan maupun medan ekstrem yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.
Bersamaan dengan itu, Kodim, Koramil dan Babinsa memperkuat patroli serta deteksi dini bersama BPBD, Polri, Perhutani, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan dan masyarakat. Kesiapan pemadaman awal serta koordinasi penyediaan armada air terus diperkuat di wilayah kabupaten/kota yang memiliki potensi Karhutla. Dengan pola tersebut, ketika titik api terdeteksi, unsur terdekat dapat segera bergerak melakukan pengendalian, pemadaman dan pendinginan sebelum api berkembang lebih luas.
Kesiapan tersebut telah diterapkan dalam penanganan berbagai kejadian Karhutla di wilayah jajaran, antara lain Pati, Brebes, Kendal, Blora, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri hingga Gunungkidul. Secara umum, pola penanganan dilakukan dengan mengutamakan kecepatan deteksi, pengerahan personel, isolasi titik api, pemadaman, pendinginan dan pemantauan pascakebakaran.
Pada kawasan hutan dan perbukitan, kekuatan kewilayahan memiliki nilai strategis karena prajurit lebih memahami akses, kondisi medan dan karakter masyarakat setempat. Personel dapat membantu mengarahkan unsur pemadam menuju lokasi, membuka akses, melakukan pengamanan serta membantu pemadaman awal. Setelah api dinyatakan padam, pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik panas yang dapat memicu kebakaran kembali.
Di wilayah dengan karakter lahan pertanian dan perkebunan, satuan kewilayahan memperkuat komunikasi dengan petani dan masyarakat untuk mencegah pembakaran yang berpotensi tidak terkendali. Sementara di kawasan hutan, perhatian diarahkan pada patroli, pengawasan aktivitas masyarakat serta deteksi terhadap kepulan asap sejak dini.
Dalam pelaksanaannya, Babinsa menjadi mata dan telinga di tingkat desa, Koramil sebagai simpul koordinasi di tingkat kecamatan, sedangkan Kodim mengintegrasikan dukungan di tingkat kabupaten/kota. Struktur kewilayahan tersebut menjadi kekuatan penting Kodam IV/Diponegoro dalam membangun sistem respons yang cepat dan berjenjang.
Pada akhirnya, kesiapsiagaan Karhutla tidak sekadar persoalan pemadaman, tetapi rantai upaya yang dimulai dari pencegahan, patroli, deteksi dini, pelaporan, kesiapan kekuatan, respons cepat hingga pemantauan pascakebakaran. Dalam rangkaian tersebut, Kodam IV/Diponegoro melalui satuan kewilayahannya hadir sebagai bagian penting dalam memastikan setiap potensi Karhutla dapat segera diketahui dan ditangani.
Dari tingkat desa hingga komando kewilayahan, Kodam IV/Diponegoro terus memperkuat kesiapan personel, peralatan dan koordinasi untuk menghadapi Karhutla di Jawa Tengah dan DIY. Upaya tersebut menjadi bentuk kesiapsiagaan nyata untuk melindungi masyarakat, lingkungan dan wilayah dari ancaman kebakaran selama musim kemarau 2026.***
Sumber Berita: Pendam IV Diponegoro
