MajalahCeo.id I Tapteng (sumut) – Tapteng – Kasatgas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara tegas menyatakan dukungannya terhadap pengusulan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai langkah untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana.
Dukungan tersebut disampaikan Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja ke Tapanuli Tengah, Kamis (10/9/2026), dalam rangka meninjau langsung perkembangan percepatan pemulihan bencana di wilayah tersebut.
Tito Karnavian menegaskan, apabila pembahasan Ranperda tidak mendapatkan persetujuan DPRD, pemerintah pusat tetap akan memberikan dukungan melalui kebijakan dan surat edaran demi memastikan kepentingan masyarakat terdampak bencana agar tidak terhambat oleh persoalan politik maupun administratif
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau memang DPRD tidak menyetujui, apa boleh buat Perkada. Nanti saya back up dengan surat edaran demi rakyat,” tegas Tito Karnavian.
Menurut Kasatgas Tito Karnavian, kondisi Tapanuli Tengah sangat membutuhkan penanganan khusus karena daerah tersebut merupakan salah satu wilayah yang mendapat perhatian pemerintah pusat akibat dampak bencana yang sangat parah.
Ia menegaskan, bukan berarti daerah lain seperti. Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan maupun Kota Sibolga tidak mendapat perhatian. Namun, berdasarkan kondisi yang dilihatnya, dampak bencana di Tapanuli Tengah dinilai sangat berat.
“Karena Tapanuli Tengah ini adalah salah satu atensi pusat. Yang paling terdampak paling parah di Sumatera Utara itu adalah Tapanuli Tengah,” ujarnya.
Tito sudah menyoroti kondisi bencana yang masih terjadi. Bahkan, setelah rangkaian bencana sebelumnya, sejumlah wilayah Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir.
“Bukan saya mendelegasikan atau mengecilkan Tapsel, Taput, Humbahas dan Kota Sibolga yang juga terdampak, tapi yang paling berat saya lihat di Tapteng. Kemarin kembali banjir lagi,” katanya.
Tito meminta seluruh pemangku kepentingan di Tapanuli Tengah tidak terjebak dalam perdebatan politik maupun persoalan administrasi yang berpotensi memperlambat penanganan masyarakat terdampak.
Menurutnya, dalam kondisi bencana, keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Karena situasinya seperti itu, kan masyarakatnya yang menderita, masyarakatnya yang kasihan,” kata Tito.
Ia mengingatkan agar persoalan politik tidak mengalahkan kepentingan kemanusiaan. Menurut Tito, pemerintah dan DPRD seharusnya berada dalam satu barisan ketika berhadapan dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera.
“Jangan sampai elit politik kemudian ribut hanya karena mengurusi masalah konflik politik atau urusan administrasi dibandingkan dengan kecepatan membantu rakyat,” tegasnya.
Karena itu, Tito meminta eksekutif, legislatif dan seluruh elemen masyarakat Tapanuli Tengah bersatu untuk mempercepat proses pemulihan.
“Saya mohonkan kepada semua pihak, baik eksekutif dan legislatif maupun tokoh-tokoh masyarakat, justru disetujui seperti ini harus bersatu padu untuk membantu rakyat,” ujarnya.
Mendagri menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak semata-mata berkaitan dengan urusan pemerintahan, regulasi atau kepentingan politik, tetapi menyangkut persoalan kemanusiaan.
Ia bahkan mengingatkan seluruh pihak bahwa membiarkan masyarakat menderita ketika pemerintah memiliki kemampuan untuk membantu merupakan persoalan serius.
“Ini masalah kemanusiaan. Kita berdosa kalau seandainya masyarakatnya kita tidak tolong, sementara kita punya kemampuan untuk bantu mereka,” tegas Tito.
Pernyataan Mendagri tersebut sekaligus menjadi dorongan kuat bagi seluruh pemangku kepentingan di Tapanuli Tengah agar tidak memperlambat kebijakan yang ditujukan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Kepentingan rakyat kabupaten tapanuli tengah harus berada di atas konflik politik dan persoalan administratif. Perkada, menurutnya, harus dilihat sebagai instrumen percepatan untuk penanganan bencana ketika kondisi masyarakat membutuhkan keputusan lebih cepat.
