MAJALAH CEO | SUKABUMI, Kabar baik bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Pemerintah bersama pimpinan DPR RI telah mencapai kesepakatan terkait rencana peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Kebijakan tersebut direncanakan mulai diterapkan secara bertahap pada 1 Januari 2027.
Informasi tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, pada Jumat (6/11/2026). Ia menyambut positif perkembangan tersebut karena menjadi kabar yang telah lama dinantikan oleh para pegawai PPPK.
Menurut Ganjar, kesepakatan tersebut merupakan bagian dari hasil pembahasan dan koordinasi antara pemerintah dengan pimpinan DPR RI dalam merespons aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan serta kepastian status kepegawaian. Informasi itu juga disampaikan melalui pemberitaan TVR Parlemen mengenai hasil pembahasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan peningkatan status ini diproyeksikan tidak hanya menyasar kalangan tenaga pendidik. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut menjelaskan bahwa cakupannya meliputi berbagai bidang pekerjaan, di antaranya guru, dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, tenaga pelayanan hingga tenaga pelaksana lainnya.
Selain peluang peningkatan status kepegawaian, PPPK yang nantinya menjadi pegawai penuh waktu juga disebut memperoleh kesempatan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2027. Pelaksanaannya tetap mengikuti persyaratan, tahapan seleksi, serta peraturan yang berlaku.
Tidak hanya menyangkut PPPK, pembahasan pemerintah juga mencakup keberlanjutan masa kerja guru non-ASN yang bertugas di sekolah negeri. Perpanjangan masa kerja tersebut diperuntukkan bagi guru yang sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki kontrak kerja yang akan berakhir pada Desember 2026.
Perkembangan ini diharapkan menjadi dorongan positif bagi tenaga pelayanan publik di berbagai sektor. Kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan, persyaratan, serta tahapan perubahan status tetap perlu menunggu ketentuan resmi pemerintah agar seluruh pegawai memperoleh informasi yang jelas dan tidak keliru.***
Komentar