Majalahceo.id l Medan – Koloborasi Lembaga Investigasi Aktifis dan Media (Kolega) melakukan Kritik terhadap penggunaan anggaran negara untuk rapat atau fasilitas hotel di tengah kesulitan warga miskin yang belum tersentuh bantuan sosial.
Sorotan terhadap efisiensi anggaran perjalanan dinas dan kegiatan Pemko Medan di The Hills Sibolangit di saat warga miskin menjerit tak menerima bantuan pemerintah.
Kolega juga mengkritisi terhadap penggunaan anggaran negara untuk rapat di hotel di tengah kesulitan warga miskin mencerminkan isu ketimpangan alokasi dana publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keluhan mengenai ketepatan sasaran dan distribusi bantuan sosial bagi warga kurang mampu.
Tuntutan pengawasan agar alokasi dana perlindungan sosial benar-benar dirasakan masyarakat bawah.
“Bagi-bagi kue anggaran” dalam konteks ketimpangan alokasi dana publik merujuk pada pembagian porsi APBD yang tidak merata, di mana sebagian besar dana justru terserap oleh rantai pasok besar, vendor korporasi, atau biaya operasional pihak ketiga alih-alih langsung masuk ke kantong warga miskin.
Sebagian besar anggaran program besar mengalir ke pemasok skala besar, logistik, dan vendor di kota ketimbang memberdayakan UMKM atau warga miskin Kota.
Simulasi anggaran menunjukkan alokasi per kapita untuk warga miskin secara teoritis bernilai besar, namun yang sampai ke penerima manfaat terpotong oleh biaya rantai pelaksana.
Munculnya Kegiatan Seluruh Lurah dan Camat Se Kota Medan serta Pejabat dan Walikota Medan di The Hill Sibolangit selamat 3 hari sebagai penyaluran anggaran yang salah sasaran dan pemborosan anggaran di tengah efisiensi anggaran dan rakyat miskin kota Medan menjerit.
Ketimpangan alokasi dana publik yang lebih besar untuk pejabat daripada warga miskin adalah bentuk ketidakadilan anggaran dan bias kebijakan yang memicu kesenjangan sosial serta melemahkan upaya pengentasan kemiskinan.
Dampak dan Bentuk Ketimpangan
Pemborosan Birokrasi: Anggaran terserap untuk kegiatan di The Hill Sibolangit di saat warga Miskin Kota Medan menjerit karena tak dapat bantuan dari pemerintah.
Minimnya Layanan Dasar: Alokasi untuk warga miskin (seperti kesehatan dan pendidikan murah) sering kali kecil.
Hilangnya Kepercayaan: Ketimpangan ekstrem dan kasus penyalahgunaan dana merusak kepercayaan publik.
Awak media menemukan warga Kecamatan Medan Denai yang belum mendapat bantuan apapun dari pemerintah.
Yogi Camat Medan Denai saat di konfirmasi akan melakukan pengecekan terhadap warganya yang belum mendapat bantuan.
