Majalahceo l Tapteng, Hujan deras yang mengguyur sejak Selasa (25/11) membuat Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Tapanuli Selatan (Tapsel) kembali diterjang banjir dan longsor. Hingga Rabu (26/11), kondisi masih belum membaik.
Puluhan desa terendam lumpur dan air luapan sungai, sementara beberapa akses utama menuju Tapteng tak bisa dilalui karena tertimbun material longsor dan air yang meluap ke badan jalan.
Salah satu kerusakan terparah terjadi di wilayah perbatasan Tapsel–Tapteng. Jembatan yang menghubungkan Desa Garoga di Tapsel dengan Desa Anggoli di Tapteng putus total setelah dihantam banjir bandang. Jembatan yang berada dekat Tugu Selamat Datang Tapsel itu kini hanya menyisakan rangka yang terputus. Kayu-kayu besar yang tersangkut di bagian sisi jembatan memperlihatkan betapa kuatnya arus yang datang saat kejadian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibat putusnya jembatan itu, akses transportasi dari Tapsel menuju Tapteng lumpuh sepenuhnya. Jalur utama yang biasa digunakan warga untuk menuju Sibolga dan Padangsidimpuan kini tidak dapat dilewati sama sekali. Kondisi ini langsung berdampak pada aktivitas warga, mulai dari mobilitas sehari-hari hingga distribusi kebutuhan pokok yang kini terhambat total.
Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat untuk memperbaiki jembatan tersebut. Selain sebagai penghubung utama antarwilayah, jalur ini juga sangat penting untuk mengangkut bantuan, kebutuhan vital, serta menunjang kegiatan ekonomi masyarakat yang sehari-hari bergantung pada akses tersebut.
Namun di balik kerusakan yang terlihat, peristiwa ini menghadirkan persoalan yang lebih besar. Dalam hitungan jam, bukan hanya satu jembatan yang hilang, tetapi juga rasa aman warga, arus logistik, dan kelancaran kegiatan ekonomi ribuan orang. Kejadian yang terus berulang ini menunjukkan bahwa tata kelola pembangunan dan perlindungan lingkungan masih belum benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah.
Masyarakat tentu menantikan perbaikan segera atas jembatan yang putus. Tetapi lebih dari itu, warga berhak menuntut komitmen yang lebih kuat—perencanaan yang matang, pengawasan pembangunan yang lebih tegas, serta kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam. Tanpa langkah yang jelas dan berkelanjutan, bencana serupa akan terus berulang dan meninggalkan luka yang sama di kemudian hari.**
