MajalahCeo.id I Tapteng (Sumut) – Tapanuli Tengah — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Basyri Nasution, SP menegaskan bahwa bantuan logistik pascabencana alam 25 November 2025 tidak ditimbun, melainkan dikelola secara transparan dan disalurkan bertahap kepada masyarakat terdampak.
Penegasan itu disampaikan Basyri Nasution untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat khususnya yang terdampak bencana, terkait keberadaan bantuan logistik yang masih tersimpan di Kantor Bupati Tapteng pada Rabu 25 Maret 2026, terkait keberadaan bantuan logistik yang masih tersimpan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bantuan itu bukan untuk ditimbun ataupun dengan tujuan tertentu. Semua disimpan secara transparan dan bisa dilihat langsung di Kantor Bupati,” ujar Basyri Nasution.
Ia menjelaskan, bantuan yang masih tersisa saat ini didominasi barang non-pangan seperti pakaian, tikar, kompor, dan ember, Beko sorong. Bantuan tersebut disiapkan untuk masyarakat yang akan atau telah direlokasi ke Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap).
Menurutnya, mekanisme penyaluran dilakukan seiring kesiapan lokasi hunian. Begitu Huntara atau Huntap siap ditempati, bantuan langsung didistribusikan kepada warga.
“Begitu masyarakat pindah ke Huntara, bantuan langsung kita serahkan. Termasuk kebutuhan dasar rumah tangga seperti tikar, pakaian, kompor, dan ember,” jelasnya.
Basyri mencontohkan, di wilayah Sibiobio Kecamatan Sibabangun, sebanyak 12 unit Huntara telah siap dan langsung diisi oleh warga terdampak. Selain itu, enam kepala keluarga juga telah dipindahkan ke Huntara Asrama Haji Pinangsori dan menerima bantuan yang sama.
“Untuk Huntap yang sedang dibangun, begitu selesai, bantuan peralatan rumah tangga itu juga akan langsung kita salurkan sebagai bekal awal masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh bantuan tercatat secara administratif dan dikelola secara terbuka. Bahkan, selama periode 19 November 2025 hingga 12 Maret 2026, Pemkab Tapteng masih menerima dan langsung menyalurkan bantuan logistik dari BPBD Pusat.
“Untuk bantuan pangan tidak ada yang ditahan. Semua langsung disalurkan. Kalau ada yang melihat paket dalam plastik, itu bukan makanan, melainkan pakaian untuk anak-anak dan dewasa,” tegas Basyri Nasution.
Sebagai koordinator logistik, Basyri Nasution mengaku telah meminta Inspektorat melakukan audit menyeluruh, baik terhadap logistik maupun non-logistik. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah diminta melakukan audit rinci.
“Kita ingin semuanya transparan. Apakah penerimaan dan penyaluran sudah sesuai, itu akan dibuktikan melalui hasil audit. Kita tunggu hasilnya,” katanya.
Ia memastikan tidak ada praktik penimbunan bantuan di lingkungan Pemkab Tapteng. Bahkan, bantuan dapat diberikan secara langsung kepada warga yang membutuhkan dengan rekomendasi resmi dari lurah atau kepala desa.
“Kalau ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan disertai surat keterangan, kita berikan. Tidak ada yang ditimbun,” ujarnya.
Terkait kayu olahan di area Kantor Bupati, Basyri Nasution menjelaskan bahwa material tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan penanganan bencana, bukan untuk diperjualbelikan. Kayu tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan jembatan sementara di Sibiobio Kecamatan Sibabangun
dan Kecamatan Tukka, serta pembangunan gudang logistik di Simpang Tiga Sipange Kecamatan Tukka.
“Semua penggunaan kayu itu ada dokumentasinya. Saat ini juga digunakan untuk pembangunan gudang logistik model panggung agar distribusi bantuan lebih dekat ke masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan kayu hanyutan telah diatur melalui Surat Edaran Bupati Nomor: 100.3.4.2/10219/2025 tertanggal 23 Desember 2025 tentang pemanfaatan kayu akibat banjir bandang dan tanah longsor.
“Kayu itu digunakan untuk kepentingan penanganan bencana dan kebutuhan warga terdampak,”pungkas Basyri Nasution.
